Lindungi WNI lewat Diplomasi

DI tengah ketidakpastian kondisi dunia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berjanji terus menjalankan diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi stabilitas perdamaian dunia.

“Diplomasi Indonesia bekerja dan dilakukan dengan konstruktif tanpa kegaduhan,” ujarnya dalam pernyataan pers tahunan di Kemenlu, Jakarta, Selasa (10/1).

Menlu Retno Marsudi mengatakan penguatan diplomasi penting untuk menghadapi sejumlah kasus hukum yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sepanjang 2016.

“Upaya perlindungan WNI terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Indonesia menekankan pentingnya untuk menjaga keamanan perairan setiap negara, salah satunya melalui perjanjian kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan 1.1065 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri dan membebaskan 71 WNI dari hukuman mati sepanjang tahun lalu.

Lebih lanjut, dinamika dan mobilitas WNI di luar negeri yang semakin meningkat mendorong sejumah terobosan terkait dengan penyelarasan database WNI dari Badan Nasional Penempatan dan Perlin­dungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan milik Kemenlu.

“Penguatan database, penguatan instrumen hukum untuk WNI serta perluasan akses pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI),” ujarnya.

Agenda diplomasi Indonesia tahun ini pun akan ditekankan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di dunia. Pembicaraan damai soal batas negara dengan sepenuhnya menghormati hukum internasional juga akan menjadi agenda bagi diplomasi Indonesia tahun ini.

“Agenda ini dinamis sesuai perubahan, tetapi tetap mengedepankan diplomasi untuk rakyat, untuk komitmen global,” ujarnya.

Isu yang akan diutamakan dalam diplomasi global tersebut di antaranya perlin­dungan hak asasi manusia (HAM) pelucut­an senjata melalui non-proliferation treaty (NPT), dan dukungan bagi pembangunan berkelanjutan di dunia.

“Indonesia akan berupaya mewujudkan target pengiriman 4.000 pasukan perdamaian pada 2019,” ujarnya.

Menlu pun berjanji mengoptimalkan dukungan dari negara sahabat dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2019-2020.

Selama 2016, Indonesia telah membuka hubungan diplomatik baru dengan tiga negara, yakni Chad, Republik Afrika Tengah, dan Equitorial Guinea. “Sampai saat ini kita memiliki hubungan diplomatik dengan 190 dari 193 negara anggota PBB,” tambahnya. (Ihs/I-4)