PBB Kirim Utusan Khusus HAM ke Myanmar

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengirim utusan khusus hak asasi manusia (HAM) ke Myanmar. Utusan tersebut akan memulai penyelidikan selama 12 hari atas kasus kekerasan di Myanmar, termasuk tindakan militer terhadap etnik muslim Rohingya.

Yanghee Lee ditunjuk PBB untuk memulai misi di Myanmar pada Senin (9/1). “Beberapa bulan terakhir menunjukkan masyarakat internasional harus tetap waspada untuk memantau situasi HAM di Myanmar,” ujar Lee dalam sebuah pernyataan.

Meningkatnya bentrokan antara militer Myanmar dan etnik minoritas telah melemahkan sumpah pimpinan negeri tersebut, Aung San Suu Kyi, untuk membawa perdamaian setelah partainya berhasil menang pada Maret lalu.

Penerima penghargaan Nobel tersebut juga harus menghadapi kecaman kuat dari dunia internasional karena gagal mengendalikan tindakan keras militer selama berbulan-bulan terhadap etnik Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Lee mengecam kondisi Rakhine yang berada dalam kepungan sejak Oktober lalu. Dia menyerukan penyidikan terhadap tentara yang telah memperkosa, membunuh, dan menyiksa penduduk sipil minoritas muslim.

Tentara membantah keras tudingan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Myanmar mengatakan keberadaan pasukan di Rakhine ditujukan untuk operasi pembersihan teroris yang menyerang pos perbatasan pada Oktober lalu.

Pada Rabu (4/1) lalu, komisi resmi penyidikan kekerasan di Rakhine membantah klaim pasukan keamanan memaksa etnik Rohingya keluar dari Myanmar dan mengatakan tidak ada bukti tentara melakukan tindak perkosaan.

Namun, beberapa hari sebelumnya, pemerintah telah menahan delapan anggota polisi setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan petugas memukuli dan menendang warga Rohingya yang tidak bersenjata.

Sebelumnya, Lee mengkritik perlakuan kelompok mayoritas Buddha terhadap etnik Rohingya, yang membuatnya menghadapi berbagai ancaman dan demonstrasi ketika melakukan kunjungan sebelumnya. Hubungan Lee dengan kelompok Buddha pun semakin memburuk.

Kali ini Lee akan memulai misinya dengan mengunjungi Negara Bagian Kachin, tempat ribuan orang telah mengungsi akibat pertempuran antara pemberontak dan militer.

“Terlepas dari apa yang terjadi di Rakhine, ekskalasi pertempuran di Kachin dan Shan telah menyebabkan beberapa keresahan mengenai arah pemerintahan yang baru dalam tahun pertamanya,” tambahnya. (AFP/Ihs/I-3)