Militer Gambia Intervensi Hasil Pemilu Presiden

PANGLIMA Angkatan Bersenjata Gambia Letnan Jenderal Ousman Badjie menegaskan kembali loyalitasnya kepada Presiden Gambia Yahya Jammeh pada Rabu (4/1) waktu setempat.

Penegasan itu menunjukkan militer telah mengintervensi hasil pemilu presiden yang dimenangi tokoh oposisi Adama Barrow. Calon presiden petahana, Jammeh, masih belum mengakui kekalahan dalam pemilihan umum (pemilu) presiden dan tetap menolak mundur.

Dalam pesan perayaan tahun baru yang baru dipublikasikan surat kabar Daily Observer, Badjie mengatakan mendukung Jammeh dan menolak hasil pemilu yang diyakininya telah terjadi kecurang­an.

Sebelumnya, sebanyak 15 pemimpin negara yang tergabung dalam Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah menyatakan siap mengambil tindakan untuk mendukung hasil pemilu yang digelar pada 1 Desember lalu.

Presiden ECOWAS Marcel Alain de Souza mengatakan kekuatan militer dapat saja dilakukan sebagai solusi jika Jammeh tetap menolak mundur. Sementara itu, Presiden Senegal Macky Sall mengatakan intervensi militer bisa menjadi pilihan terakhir.

Dalam hasil pemilu presiden yang digelar pada 1 Desember lalu, pemimpin oposisi Adama Barrow meraih suara terbanyak dan berhak menduduki kursi kepresidenan. Namun, Jammeh yang telah memegang kekuasaan selama 22 tahun menolak untuk mengakui kekalahannya.

Bahkan seminggu setelah pengu-muman hasil pemilu, Jammeh mengubah keputusannya dengan mengatakan telah terjadi kesalahan yang dilakukan komisi pe­milu setempat dan telah mengajukan tuntutan terhadap Komisi Pemilihan Independen (IEC).

Di sisi lain, para diplomat di kawasan Afrika Barat telah menyuarakan kekhawatiran nasib Barrow. Tokoh oposisi dari Partai Demokratik Bersatu (UDP) itu hanya mendapat dukungan dari para relawan yang tidak bersenjata sebagai pengawalnya.

Sebelum menyatakan dukungan terhadap Jammeh, Badjie menegaskan siap mendukung Barrow yang memenangi pemilu presiden. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Badjie justru berbalik mendukung Jammeh.

Bahkan pihak militer telah melakukan tindakan inkonstitusional. Mereka memaksa menutup dua stasiun radio dan menahan bebe­rapa pedagang yang menjual kaus bergambar wajah Barrow.

Hannah Forster, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Afrika di Gambia, mengatakan penutupan media adalah pukulan terhadap demokrasi.

“Stasiun radio itu telah berbagi informasi dalam bahasa lokal. Saya ingin pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan mereka,” ujar Forster. (AFP/Ihs/I-2)