Perundingan Nuklir AS-Iran: Kesepakatan atau Serangan Militer?

 

 

 

 

KETEGANGAN menjelang perundingan ulang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus meningkat. Perwakilan dari Teheran dan Washington dijadwalkan bertemu di Jenewa pada Kamis (26/2) untuk membahas kembali program nuklir Iran.

Di kalangan politik dan komunitas kebijakan keamanan, wacana mengenai kemungkinan hitung mundur militer kian menguat apabila kesepakatan tidak tercapai.

Pekan lalu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran. Langkah tersebut disebut sebagai upaya awal untuk menekan Teheran agar menerima tuntutan Washington terkait kesepakatan nuklir, sekaligus mencoba menghindari eskalasi yang dapat berujung pada perang terbuka.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa apabila Iran tetap menolak tuntutan AS, pemerintahan Trump juga membuka kemungkinan kampanye militer yang jauh lebih luas, termasuk opsi yang bertujuan melemahkan atau bahkan menggulingkan kepemimpinan di Teheran.

Iran sendiri telah menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menegaskan bahwa mereka tidak ingin memulai perang. Namun Teheran memperingatkan bahwa jika diserang secara militer, mereka akan merespons dengan tegas dan tepat dalam kerangka hak membela diri.

 

Risiko Eskalasi Militer Meningkat

Menashe Amir, pakar Iran yang berbasis di Israel dan jurnalis berbahasa Farsi di Radio Internasional Israel menyatakan belum ada kepastian mengenai tujuan akhir Washington jika konflik benar-benar terjadi.

"Mungkin bahkan Trump sendiri belum mengetahui jawaban pastinya," ujarnya.

Meski demikian, wacana mengenai perubahan rezim di Iran disebut semakin mengemuka di Washington. 

"Trump telah sampai pada kesimpulan bahwa Timur Tengah tidak akan pernah menemukan stabilitas tanpa berakhirnya kepemimpinan saat ini di Teheran," tambah Amir.

Dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters pada 20 Februari bahwa perencanaan militer terhadap Iran telah memasuki tahap lanjut. 

Opsi yang dibahas mencakup serangan terarah terhadap individu tertentu hingga kemungkinan tindakan yang mengarah pada perubahan rezim, apabila Presiden memberikan perintah.

Namun, Damon Golriz dari Institut Den Haag untuk Perubahan Global memperingatkan bahwa intervensi militer terbatas berpotensi meluas di luar kendali awal.

Menurutnya, rezim yang menghadapi ancaman eksistensial tidak lagi memandang eskalasi sebagai pilihan semata, melainkan sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup.

Golriz menambahkan, di tengah tekanan kerusuhan domestik dan isolasi internasional, rezim Teheran bisa memicu reaksi berantai melalui kelompok-kelompok proksi militan di kawasan, yang berisiko meningkatkan instabilitas Timur Tengah.

Sementara itu, dosen hubungan internasional di University of Sussex, Kamran Matin menilai Trump cenderung lebih memilih kesepakatan dibanding konflik bersenjata.

"Konflik militer akan sulit diprediksi, dan tidak ada strategi keluar yang jelas. Para penasihat presiden juga telah berulang kali menunjukkan risiko konflik terbuka," katanya kepada Deutsche Welle.

 

Tekanan dari Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut berupaya mendorong Trump agar mengambil tindakan militer terhadap Iran.

Tahun lalu, AS turut terlibat dalam perang 12 hari antara Israel dan Iran dengan menjatuhkan bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Iran.

Israel memandang rezim Teheran sebagai ancaman eksistensial dan berpotensi menjadi target drone serta rudal Iran jika konflik meningkat.

Dalam pidatonya di parlemen Israel, Knesset, pada 23 Februari lalu, Netanyahu menyatakan Israel waspada dan siap untuk skenario apa pun.

Ia memperingatkan bahwa jika rezim Ayatollah di Teheran melakukan kesalahan terbesar dalam sejarah mereka dan menyerang Israel, serta akan merespons dengan kekuatan yang tidak dapat mereka bayangkan.

Amir menambahkan bahwa Israel telah meyakinkan Washington dengan bukti yang luas bahwa masalah di kawasan itu hanya dapat diselesaikan secara radikal dengan menggulingkan rezim tersebut.

"Dalam pernyataan terbaru Trump, kita melihat bahwa ia tidak hanya membahas program nuklir Iran, tetapi juga penindasan terhadap rakyat Iran. Ini bisa mengindikasikan perubahan mendasar dalam doktrin presiden Amerika," katanya.

Berbagai sinyal politik dan militer tersebut meningkatkan tekanan terhadap pembicaraan di Jenewa, yang oleh banyak pengamat dipandang sebagai peluang terakhir untuk solusi diplomatik.

 

Perubahan rezim di Iran

Meski wacana perubahan rezim menguat, sejumlah analis meragukan bahwa dinamika saat ini akan mengarah pada lahirnya demokrasi sekuler di Iran.

Matin menyoroti bahwa Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis pada November menunjukkan berakhirnya era pembangunan bangsa, dengan fokus kebijakan Washington kini bergeser dari Timur Tengah ke Tiongkok.

Tanpa alternatif politik yang jelas bagi Iran, menurutnya, kesepakatan dengan rezim yang ada mungkin menjadi opsi yang lebih realistis bagi AS.

Golriz juga meragukan bahwa serangan militer akan membuka jalan bagi demokrasi. 

"Keteguhan rezim Teheran setelah membunuh lebih dari 30.000 demonstran tanpa adanya pembelotan internal yang signifikan menunjukkan betapa jauhnya transisi demokrasi masih jauh," ujarnya.

Ia menilai bahwa jika Republik Islam benar-benar runtuh, skenario yang lebih mungkin adalah munculnya pemerintahan militer otoriter atau bahkan dalam kondisi terburuk, keruntuhan negara total yang memicu konflik regional lebih luas. (Fer/I-1)