Gaza Desak Komite Nasional Segera Mulai Bertugas

KANTOR Media Pemerintah Gaza mendesak Komite Nasional untuk Administrasi Gaza segera memasuki wilayah tersebut dan menjalankan tugasnya.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis (12/2), kantor tersebut menegaskan kesiapan penuh lembaga-lembaga pemerintah dan para pegawai untuk bekerja sama dengan komite di Gaza.

"Serta demi memastikan kelancaran kerja institusional dan keberlanjutan layanan penting, kami kembali menyambut Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dan menekankan pentingnya kehadiran mendesak mereka untuk memikul tugas dan tanggung jawab nasional," demikian bunyi pernyataan itu.

Baca juga : Madonna Desak Paus Leo Kunjungi Gaza untuk Selamatkan Anak-anak

Pihaknya juga menyatakan siap mentransfer kewenangan yang relevan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kerangka profesional dan hukum, guna melindungi hak warga dan pegawai serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan dengan tingkat efisiensi dan transparansi tinggi.

"Seluruh lembaga dan departemen pemerintah di Gaza beserta para pegawainya di berbagai sektor sepenuhnya siap bekerja sama dengan komite tersebut demi kepentingan publik, berkontribusi pada peningkatan layanan, meringankan penderitaan warga, serta memperkuat stabilitas administratif dan kelembagaan," lanjut pernyataan tersebut.

Selain itu, kantor tersebut menekankan pentingnya menjaga kesatuan wilayah Palestina dan kesinambungan geografis-politik antara Tepi Barat dan Jalur Gaza. 

Baca juga : Hamas Ultimatum Pasukan Internasional di Gaza, Singgung Peran Indonesia

Penguatan persatuan nasional dan kohesi internal disebut sebagai prioritas utama dalam situasi yang dinilai sensitif saat ini.

Seruan tersebut muncul ketika komite yang dimaksud belum mulai beroperasi dari dalam Gaza. Komite diketahui memulai aktivitasnya dari Kairo, Mesir, pada pertengahan Januari, sehari setelah pembentukannya diumumkan.

Masuknya anggota komite ke Gaza memerlukan koordinasi lapangan dan pengaturan keamanan melalui perlintasan yang berada di bawah kendali Israel. 

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari komite terkait keterlambatan tersebut, sementara pihak Israel juga belum memberikan pernyataan.

Kesepakatan gencatan senjata yang berlaku pada 10 Oktober mengakhiri perang dua tahun antara Israel dan Gaza yang dimulai pada 8 Oktober 2023.

Menurut Otoritas Palestina, konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 lainnya, serta menyebabkan kerusakan besar yang berdampak pada sekitar 90% infrastruktur sipil.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.

Meski gencatan senjata telah diberlakukan, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 591 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.578 orang lainnya terluka akibat serangan Israel sejak kesepakatan itu berlaku. (Anadolu/H-4)