Pemerintah Singapura Bereaksi terhadap Penutupan Warung Nasi Padang, Ancaman Krisis Budaya?

AROMA rendang dan gulai yang telah menemani warga Singapura selama 78 tahun dari sudut North Bridge Road kini resmi menjadi memori. Warong Nasi Pariaman, salah satu ikon kuliner nasi padang tertua di Singapura, resmi menghentikan operasionalnya pada 31 Januari 2026. Penutupan ini memicu gelombang kesedihan dari pelanggan setia sekaligus menjadi sinyal alarm bagi kelestarian bisnis warisan (heritage businesses) di kawasan bersejarah Singapura.

Antrean panjang terlihat mengular di depan kedai nomor 738 tersebut. Abdul Munaf Haji Isrin, pemilik generasi kedua, mengaku menyiapkan porsi lima kali lipat lebih banyak di hari terakhirnya. Dengan raut sedih namun tegar, pria yang telah mengelola kedai sejak usia 25 tahun ini menyatakan perlunya istirahat sejenak. "Jika ada kesempatan di masa depan, melihat dukungan luar biasa dari pelanggan, insya Allah kami akan berlanjut," ujarnya dalam bahasa Melayu.

"Saya menjalankan kedai ini sejak usia 25 tahun. Sangat sedih, namun melihat dukungan luar biasa dari pelanggan, jika ada kesempatan, kami akan kembali di masa depan," ujarnya dalam bahasa Melayu.

Tantangan multisektoral

Urban Redevelopment Authority (URA) Singapura segera merespons penutupan ini dengan menyatakan telah menjalin komunikasi dengan keluarga Abdul Munaf untuk menjajaki opsi bantuan. Juru bicara URA menekankan bahwa pemerintah memahami beban berat yang dipikul bisnis warisan, dari soal kenaikan biaya tenaga kerja, keterbatasan bahan baku, serta pergeseran preferensi konsumen.

Meski demikian, URA memberikan catatan bahwa kenaikan sewa di distrik bersejarah seperti Kampong Gelam sebenarnya masih moderat, yakni sekitar 2% per tahun. Angka ini diklaim jauh di bawah pertumbuhan PDB nominal yang mencapai 6,7%. Namun, bagi pelaku usaha di lapangan, hitung-hitungan ini tetap terasa menyesakkan.

Iszahar Tambunan, pemilik kedai nasi padang Sabar Menanti yang berlokasi tidak jauh dari sana, memberikan perspektif berbeda. Ia mengungkapkan bahwa biaya sewa tempatnya melonjak tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir hingga mencapai  12.000 dolar Singapura (sekitar Rp140 juta) per bulan. "Dengan harga satu piring nasi padang sekitar 10 dolar, saya tidak mungkin menaikkan harga tiga kali lipat juga hanya untuk menutup sewa," tegas Iszahar.

Intervensi dan kekhawatiran identitas

Pemerintah Singapura tidak tinggal diam. Sejak 2025, Satuan Tugas khusus yang dipimpin Menteri Faishal Ibrahim dan Menteri Negara Low Yen Ling telah dibentuk untuk mempelajari cara mendukung bisnis tradisional. URA bahkan telah memperketat izin bagi toko suvenir baru, bar, hingga restoran cepat saji Barat di area inti Kampong Gelam, Little India, dan Chinatown guna menjaga karakter lokal.

National Heritage Board juga telah meluncurkan berbagai hibah transformasi bisnis untuk membantu digitalisasi. Kampong Gelam Alliance (KGA) pun tengah menguji skema relokasi bagi restoran bersejarah agar tetap bisa bertahan di dalam distrik tersebut.

Namun, bagi pemandu wisata senior Gia Munaji, persoalannya bukan sekadar uang, melainkan 'tekstur' budaya. Ia mengamati masuknya toko-toko non-Melayu dan nonmuslim mulai mengikis identitas Kampong Gelam. "Mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan mandat agar 80% toko di sini berkaitan dengan komunitas Melayu/muslim untuk menjaga nilai sejarahnya," saran Gia.

Nada skeptis juga datang dari Fauzia Rani, pengelola bisnis perlengkapan haji VSS Varusai Mohamed & Sons. "Banyak bisnis yang sudah terlanjur hilang. Kadang terasa sudah terlambat," keluhnya.

Kini, nasib Warong Nasi Pariaman bergantung pada diskusi antara keluarga pemilik dan otoritas terkait. Bagi Singapura, hilangnya kedai ini bukan sekadar hilangnya tempat makan, melainkan hilangnya kepingan identitas bangsa di tengah arus modernisasi yang kian kencang. (The Straits Times/B-3)