Tren de Aragua dan Dilema Konstitusional: Di Balik Penembakan oleh Agen ICE

INSIDEN berdarah di Northeast 146th Avenue, Portland, pada Januari 2026, bukan sekadar berita kriminal biasa. Penembakan dua warga oleh agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) telah membuka kotak pandora mengenai konflik yang jauh lebih besar: benturan antara upaya pemberantasan geng kriminal transnasional dengan perlindungan hak-hak konstitusional di tingkat lokal.

Di satu sisi, pemerintah federal melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengeklaim sedang memerangi organisasi kriminal paling berbahaya dari Amerika Latin, sementara di sisi lain, otoritas Portland melihat adanya erosi terhadap supremasi hukum dan keselamatan publik.

Siapa Tren de Aragua? Alasan Pembenar di Balik Agresi Federal

Nama "Tren de Aragua" kini menjadi kata kunci yang sering digunakan oleh pemerintahan federal AS untuk membenarkan operasi intensif di berbagai negara bagian. Berasal dari penjara Tocorón di negara bagian Aragua, Venezuela, kelompok ini telah bertransformasi dari geng penjara lokal menjadi sindikat kriminal transnasional yang masif.

Baca juga : 13 Anggota Geng Tren de Aragua Ditangkap Polisi Spanyol

DHS mengidentifikasi Tren de Aragua sebagai ancaman keamanan nasional karena keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas ilegal, mulai dari perdagangan manusia, prostitusi paksa, hingga penyelundupan narkoba lintas batas. Dalam kasus di Portland, DHS secara spesifik menyebut bahwa target operasi adalah anggota geng ini yang terlibat dalam jaringan prostitusi dan kekerasan bersenjata.

Bagi agen federal, kecepatan dan tindakan preventif, termasuk penghentian kendaraan yang berisiko tinggi, adalah kunci untuk melumpuhkan jaringan yang dikenal sangat kejam ini. Namun, justifikasi keamanan ini justru memicu perdebatan sengit ketika prosedur di lapangan berujung pada pertumpahan darah di area publik.

Argumen Portland: Mengapa Perlindungan Konstitusional Menjadi Harga Mati?

Wali Kota Portland, Keith Wilson, dan Gubernur Oregon, Tina Kotek, berdiri di posisi yang berseberangan dengan narasi federal. Bagi mereka, keberadaan geng kriminal memang sebuah ancaman, namun cara penanganannya tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di wilayah mereka.

Baca juga : Tragedi Minneapolis: Bisakah Agen ICE yang Menembak Mati Renee Nicole Good Diproses Hukum?

Tuntutan agar ICE menghentikan operasi didasarkan pada beberapa argumen konstitusional dan sosial yang kuat:

• Keamanan Warga Sipil: Otoritas lokal berargumen bahwa operasi federal yang agresif di tengah pemukiman warga justru menciptakan ketakutan dan membahayakan warga yang tidak bersalah.
• Prosedur Hukum (Due Process): Wali Kota Wilson menekankan bahwa status imigrasi atau dugaan afiliasi kriminal seseorang tidak memberikan hak bagi agen federal untuk mengabaikan protokol keamanan yang transparan.
• Erosi Kepercayaan: Penembakan oleh agen federal tanpa koordinasi dengan kepolisian lokal (PPB) dianggap merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum secara keseluruhan.

"Portland bukanlah tempat pelatihan bagi agen militer," tegas Wilson. Pernyataan ini mencerminkan filosofi bahwa keamanan kota harus dibangun melalui keterlibatan komunitas dan transparansi, bukan melalui intervensi federal yang bersifat paramiliter.

Benturan Yurisdiksi: Kota Suaka vs Otoritas Federal

Ketegangan ini merupakan puncak dari status Portland sebagai "Sanctuary City" atau Kota Suaka. Di bawah kebijakan ini, sumber daya lokal tidak diizinkan untuk membantu penegakan hukum imigrasi federal kecuali ada perintah pengadilan yang sah. Ketika pemerintahan federal meningkatkan tekanan melalui operasi ICE, batas-batas yurisdiksi ini menjadi kabur.

Klaim DHS bahwa kendaraan "dipersenjatai" untuk menabrak petugas adalah narasi klasik dalam pembelaan diri penegak hukum. Namun, ketidakmampuan Kepolisian Portland untuk memverifikasi klaim tersebut menunjukkan adanya jurang informasi yang berbahaya antara otoritas lokal dan federal. Hal inilah yang memicu tuntutan dilakukannya investigasi independen oleh pihak ketiga, seperti FBI, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Dampak Jangka Panjang bagi Politik Amerika

Konflik di Portland adalah mikrokosmos dari polarisasi yang terjadi di Amerika Serikat. Trumpisme, dengan fokus kuat pada pengusiran imigran ilegal dan pemberantasan geng, kini berhadapan langsung dengan benteng-benteng liberal di tingkat kota. Hasil dari investigasi kasus Portland ini akan menjadi preseden penting: Apakah keamanan nasional bisa dijadikan alasan untuk melampaui otonomi daerah, ataukah perlindungan konstitusional lokal tetap menjadi pembatas bagi kekuasaan federal?