Pemerintah Suriah Usut Serangan Bom Bunuh Diri di Damaskus

PEMERINTAH Suriah mengecam serangan bom bunuh diri di gereja Damaskus dan berjanji bakal mengusutnya. Pemerintah menyebut aksi tersebut sebagai upaya merongrong kerukunan nasional dan mengguncang stabilitas negara.

Serangan bersenjata disertai bom bunuh diri terjadi di sebuah gereja Ortodoks di Damaskus, Suriah, pada Minggu (22/6). Dilaporkan 22 orang tewas dan 63 lainnya luka-luka. Otoritas Suriah menyebut pelakunya anggota kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Presiden Bashar al Assad selama ini menganggap dirinya sebagai pelindung kelompok minoritas di Suriah. Sejak konflik berkecamuk hampir 14 tahun lalu, berbagai kelompok jihad, termasuk ISIS, telah menargetkan kaum minoritas dengan serangkaian serangan di wilayah tersebut. 

Baca juga : Korban Bom Bunuh Diri di Gereja Damaskus Bertambah, 22 Tewas 

Ketika pihak berkuasa baru di Damaskus mengambil alih kendali, dunia internasional berulang kali mendesak pemerintah Suriah untuk melindungi kelompok-kelompok ini dan memasukan mereka dalam proses transisi politik terutama setelah meningkatnya kekerasan sektarian dalam beberapa bulan terakhir.

Menteri Dalam Negeri, Anas Khattab, menyatakan tim penegak hukum khusus sudah dikerahkan guna menyelidiki serangan ini.

“Tindakan teror seperti ini tidak akan menghentikan upaya negara Suriah dalam mencapai perdamaian sipil,” kata Khattab.

Baca juga : TNI Nyatakan Saudia Airlines Aman, tidak Ada Bom

Khattab mengatakan ISIS kini mengubah taktiknya dengan melakukan serangan terarah pada target strategis. Ia menambahkan kelompok tersebut sempat berencana menyerang komunitas Kristen dan Syiah, namun upaya itu digagalkan oleh aparat keamanan.

Pada bulan lalu, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan pertama mereka terhadap pasukan pemerintah baru Suriah. Otoritas setempat menyatakan telah menangkap anggota ISIS di sekitar Damaskus yang dituding tengah merencanakan serangan.

Kelompok ISIS sendiri sempat menguasai wilayah luas di Suriah dan Irak pada awal konflik sipil, dan mendeklarasikan kekhalifahan lintas-batas pada 2014. Namun, mereka kehilangan kendali wilayah tersebut pada 2019 setelah digempur habis oleh kekuatan koalisi internasional dan pasukan lokal. (AFP/H-4)