Tiongkok Bantah Tolak Permohonan Suaka Mantan Presiden Duterte

PEMERINTAH 'Negeri Tirai Bambu' membantah laporan media yang menyebutkan bahwa Beijing menolak permintaan suaka dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Senin (24/3), mengatakan tidak ada permohonan suaka atau apa pun yang diterima dari Duterte atau keluarganya.

Sementara kantor berita Filipina, mengutip sumber anonim, melaporkan minggu lalu bahwa Duterte telah ditolak memperoleh suaka di Tiongkok sebelum ia ditangkap di Manila berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 11 Maret.

Baca juga : Ditahan ICC, Rodigro Duterte tidak Menyesal Pimpin Perang Basmi Narkoba

“Tiongkok tidak pernah menerima apa yang disebut permohonan dari mantan presiden Duterte dan keluarganya untuk mencari suaka dari pemerintah Tiongkok,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun kepada wartawan, Senin.

“Mengenai beberapa sumber yang disebut-sebut sebagai sumber informasi yang tidak jelas atau memiliki motif tersembunyi, saya berharap teman-teman media akan mengidentifikasi dengan hati-hati dan tidak mempercayainya dengan mudah,” imbuhnya.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Duterte pada 7 Maret atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas dugaan pembunuhan di luar hukum yang terjadi dari 2011 hingga 2019 sebagai akibat dari kampanye perang antinarkoba yang dijalankan mantan presiden tersebut.

Baca juga : Mantan Presiden Duterte Ditangkap, Warganet Filipina Bereaksi

Menurut statistik resmi kepolisian, lebih dari 6.000 warga Filipina tewas akibat operasi tersebut. Namun, kelompok hak asasi manusia di Filipina memperkirakan jumlah tersebut jauh lebih besar, menurut Human Rights Watch.

Sebelum penangkapannya, Duterte telah melakukan perjalanan ke Hong Kong pada 7 Maret untuk menghadiri sebuah acara bagi pekerja Filipina di luar negeri bersama putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte.

Di Beijing pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo mengatakan kunjungan Rodrigo Duterte ke Hong Kong merupakan ‘liburan pribadi’.

Tiongkok bukanlah negara pihak ICC dan tidak berkewajiban untuk bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan permanen tersebut. (South China Morning Post/Xinhua/B-3)