Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RAJA Abdullah II menegaskan kembali posisi teguh Yordania terhadap penolakan pemindahan paksa warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Palestina, selama pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Pemimpin Yordania itu mengadakan pertemuan yang konstruktif dengan Trump dan mereka membahas kerja sama jangka panjang Yordania dengan AS.
"Saya tegaskan kembali posisi Yordania yang teguh terhadap pengusiran warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak," tulisnya di X seperti dilansir Anadolu, Rabu (12/2).
Dia mengatakan mencapai perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara ialah cara untuk memastikan stabilitas regional di wilayah tersebut.
"Ini membutuhkan kepemimpinan AS. Presiden Trump ialah orang yang cinta damai. Dia berperan penting dalam mengamankan gencatan senjata di Gaza. Kami berharap AS dan semua pemangku kepentingan dapat memastikannya," tulisnya.
"Saya juga menekankan pentingnya bekerja menuju deeskalasi di Tepi Barat dan mencegah memburuknya situasi di sana yang dapat berdampak luas bagi seluruh wilayah," ujar Abdullah.
"Kami akan terus memainkan peran aktif dengan mitra kami untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh bagi semua orang di wilayah tersebut," tambahnya.
Trump mengatakan dalam pertemuannya bahwa ia akan mengambil alih Jalur Gaza yang terkepung di bawah otoritas AS. Ia menegaskan bahwa ia akan melaksanakan idenya meskipun mendapat kecaman luas untuk mengambil alih kepemilikan Gaza.
"Kami akan menjalankannya dengan benar," pungkasnya. (Z-2)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dijadwalkan melalukan pertemuan bilateral hingga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membantah kabar yang menyebutkan pemerintah menjual data pribadi WNI kepada Amerika Serikat.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved