Pemerintah Tidak Pernah Secara Resmi Memboikot Produk Israel

 
MERESPONS tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, sejumlah kelompok masyarakat di Indonesia melakukan gerakan boikot produk-produk yang dianggap terafiliasi Israel untuk memberikan tekanan agar Israel menghentikan aksi militernya.

Namun, alih-alih membuat Israel menghentikan serangannya, gerakan tersebut memberikan dampak langsung ke dalam negeri, yang membuat sejumlah merek yang dituduh terafiliasi mengalami kerugian. Akibatnya, kerugian yang dialami perusahaan karena aksi boikot juga mulai berdampak pada ekosistem rantai pasokan termasuk petani kecil.

Berbicara mengenai polemik tersebut, dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu, menilai ada missing link dalam asumsi yang mengatakan penurunan penjualan produk bakal memengaruhi penghentian aksi militer Israel ke Palestina. “Gerakan ini tidak serta merta mampu menekan Israel untuk berhenti menyerang Gaza,” ujarnya.

Baca juga : MUI Ajak Masyarakat Lanjutkan Boikot Produk Pro-Israel

Ludiro menjelaskan pemerintah Indonesia juga tidak pernah secara resmi memboikot produk tertentu. “Ini artinya Indonesia lebih memilih jalur diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri untuk secara tegas tidak mengamini aksi militer Israel,” ungkap Ludiro.

Ludiro menambahkan jika memang gerakan ini berlangsung luas dan dalam jangka waktu lama, masyarakat Indonesia sendiri yang akan merasakan imbasnya terlebih dahulu.

“Misalnya gerakan anti terhadap produk terafiliasi Israel dilakukan pada merek tertentu restoran cepat saji atau sejumlah produk fast moving consumer goods (FMCG). Apakah, kemudian unit usaha ini harus sampai tutup hingga karyawannya terpaksa dirumahkan? Petani, peternak, nelayan harus merugi?” imbuh Ludiro.

Untuk menghindari dampak yang meluas ke sektor-sektor lain, Ludiro menilai perlu ada pemahaman komprehensif mengenai situasi yang terjadi di Palestina. “Hal ini tidak dipikirkan banyak orang yang menyuarakan gerakan itu. Seharusnya ada pengetahuan jelas dan komprehensif mengenai konflik Israel-Palestina,” pungkas Ludiro.

Putus kerja sama 

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Muhammad Anis Matta menyerukan supaya komunitas internasional memutus segala bentuk hubungan ekonomi dengan Israel untuk menekan negara itu menghentikan agresinya terhadap bangsa Palestina.

Hal tersebut disampaikan Anis sebagai usulan aksi bersama menghentikan genosida di Palestina dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, Senin (11/11), sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube KBRI di Riyadh.

"Kami menyerukan untuk melanjutkan pemutusan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan Israel serta perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Zionisme global," ucap Anis. (Ant/N-2)