Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia menyesalkan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang gagal mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina untuk kesekian kalinya.
Adapun penolakan DK PBB terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB setelah Amerika Serikat (AS) memveto permintaan tersebut.
"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," kata Kemlu melalui akun resmi X Jumat (19/4).
Baca juga : Perjalanan Panjang Palestina di PBB
Dia menambahkan kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.
"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," lanjutnya.
Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Baca juga : AS Memveto Upaya Palestina untuk Keanggotaan PBB di Dewan Keamanan
"Upaya ini akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tulis pernyataan resmi tersebut.
Sebelumnya, kelompok militan Palestina, Hamas, pada hari Jumat mengecam veto AS yang mengakhiri upaya lama Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
“Hamas mengutuk veto Amerika di Dewan Keamanan terhadap rancangan resolusi yang memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB,” kata penguasa Jalur Gaza dalam sebuah pernyataan, yang muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas jumlah korban jiwa yang ditimbulkan oleh perang di wilayah Palestina.
Veto yang dilakukan sekutu utama dan pendukung militer Israel telah diperkirakan menjelang pemungutan suara, yang berlangsung lebih dari enam bulan setelah serangan Israel di Gaza, sebagai pembalasan atas serangan mematikan yang dilakukan militan Hamas pada 7 Oktober lalu.
Dua belas negara memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut, yang diperkenalkan oleh Aljazair dan "merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa". Sayangnya Inggris dan Swiss abstain. (Fer/Z-7)
Perselisihan yang telah berlangsung lama antara Thailand dan Kamboja mengenai Kuil Preah Vihear mengalami peningkatan signifikan.
Indonesia mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan militer Israel yang menghantam Gereja Keluarga Kudus di Gaza pada Kamis (17/7).
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina dan yang pertama di antara negara-negara demokrasi kaya G7 yang melakukannya.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved