AS Sanksi Perusahaan Milik Trump 24 M

Perusahaan eks Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Trump Organization x didenda US$ 1,6juta atau Rp24,5 miliar pada Jumat (13/1) atas kejahatan 17 pengemplangan pajak, konspirasi dan pemalsuan catatan keuangan. Jumlah yang dikenakan oleh Hakim Juan Manuel Merchan adalah jumlah maksimum yang diizinkan oleh undang-undang AS.

Merchan memberi perusahaan waktu 14 hari untuk membayar. Trump tidak diadili dan membantah mengetahui eksekutif perusahaannya itu menghindari pajak secara ilegal. Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah vonis dijatuhkan, Trump mengatakan tidak melakukan kesalahan dan akan mengajukan banding.

"Para jaksa penuntut yang bermotivasi politik ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan Presiden Trump dan melanjutkan perburuan yang tidak pernah berakhir yang dimulai pada hari dia mengumumkan kepresidenannya," katanya.

Sementara Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg, seorang Demokrat, mengatakan dia berharap undang-undang mengizinkan hukuman yang lebih berat. “Saya ingin memperjelas: kami pikir sanksi itu tidak cukup. Undang-undang kami di negara bagian ini perlu diubah untuk menangkap jenis penipuan yang sistemik dan mengerikan selama lebih dari satu dekade ini," paparnya.

Selain perusahaan, hanya satu eksekutif Trump Organization yang didakwa dalam kasus ini yakni mantan Kepala Keuangan Allen Weisselberg, yang mengaku bersalah denhan menghindari pajak atas kompensasi US$1,7 juta atau sekitar Rp26 miliar.

Dia dijatuhi hukuman lima bulan penjara. Kasus kriminal melibatkan praktik keuangan dan pengaturan pembayaran pajak itu dihentikan perusahaan ketika Trump terpilih sebagai Presiden pada 2016. Selama bertahun-tahun sebagai kepala keuangan perusahaan, Weisselberg telah menerima apartemen bebas sewa di gedung bermerek Trump di Manhattan dengan pemandangan Sungai Hudson.

Ia dan istrinya mengendarai mobil Mercedes-Benz yang disewa oleh perusahaan. Ketika cucunya bersekolah di sekolah swasta eksklusif, Trump membayar uang sekolah mereka. Sejumlah pejabat teras Trump Organization lain juga menerima tunjangan serupa.

Ketika dipanggil untuk bersaksi di persidangan, Weisselberg bersaksi bahwa dia tidak membayar pajak atas kompensasi tersebut. Dia dan wakil presiden perusahaan itu berkonspirasi untuk menyembunyikan tunjangan dengan membuat perusahaan mengeluarkan formulir W-2 yang dipalsukan.

Asisten Jaksa Wilayah Joshua Steinglass memberi tahu juri bahwa Trump memiliki peran karena menandatangani pemberian fasilitas mewah tersebut. "Trump secara eksplisit menyetujui penipuan pajak,” bantah Steinglass.

Trump Organization didakwa melalui dua entitas korporat: The Trump CoRp, yang didenda US$810ribu atau Rp12,5 miliar dan Trump Payroll CoRp, yang didenda US$800ribu atau sekitar Rp12 miliar. Hukuman Trump Organization tidak mengakhiri pertempuran Trump dengan Bragg, yang mengatakan hukuman itu “menutup bab penting dari penyelidikan kami yang sedang berlangsung terhadap mantan presiden dan bisnisnya. Kami sekarang pindah ke bab berikutnya," kata Bragg.

Bragg, seorang Demokrat yang menjabat pada bulan Januari, merujuk pada penyelidikan terkait Trump yang dimulai di bawah pendahulunya, Cyrus Vance Jr. Pada saat yang sama, Jaksa Agung New York Letitia James menggugat Trump dan Trump Organization.

Dia menuduh mereka menyesatkan bank dan lainnya tentang nilai banyak asetnya, sebuah praktik yang dia juluki sebagai seni mencuri. James, seorang Demokrat, meminta pengadilan untuk melarang Trump dan ketiga anaknya yang tertua menjalankan perusahaan yang berbasis di New York dan berusaha untuk mendenda US$250 juta.

Sebagai langkah awal, dia menunjuk pengawas perusahaan sementara kasusnya tertunda. Trump menghadapi beberapa tantangan hukum lainnya saat dia ingin merebut kembali Gedung Putih pada tahun 2024.

Dewan juri khusus di Atlanta telah menyelidiki apakah Trump dan sekutunya melakukan kejahatan apa pun saat mencoba membatalkan kekalahannya dalam pemilihan tahun 2020 di Georgia.

Bulan lalu, komite DPR pada 6 Januari memilih untuk membuat rujukan kriminal ke Departemen Kehakiman atas peran Trump dalam memicu pemberontakan dengan kekerasan di US Capitol. FBI juga menyelidiki penyimpanan dokumen rahasia Trump. (France24/OL-12)