Partai Republik yang mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mulai bermanuver. Mereka telah menginisiasi penyelidikan kasus persenjataan pemerintah federal oleh Presiden Demokrat Joe Biden.
Partai Biden, Demokrat menuduh Republik sedang mencari popularitas menjelang pemilu tahun depan. Partai Republik telah berjanji untuk menggunakan kursi mayoritas di DPR untuk melawan Departemen Kehakiman AS, Biro Investigasi Federal (FBI), dan agen federal lainnya yang menyelidiki mantan Presiden Donald Trump dan pendukungnya yang menyerbu Capitol AS pada 6 Januari 2021.
Pemungutan suara yang dilakukan pada Selasa (10/1), menyetujui penyelidikan kasus tersebut lewat sebuah komite khusus. Badan itu akan menyelidiki dugaan perintah khusus Biden kepada FBI untuk membongkar sejumlah skandal Trump.
Partai Republik juga akan menyelidiki klaim bahwa pemerintahan Biden telah menekan perusahaan teknologi besar untuk menutup kritik yang bertentangan dengan Gedung Putih. Komite itu didasarkan pada sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) yang memberi kewenangan untuk menelisik hubungan eksekutif dengan sektor swasta, kelompok nirlaba, dan lembaga lain berkaitan dengan warga Amerika.
“Kita harus mulai bekerja sekarang. Kita harus mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh birokrasi federal yang tidak dipilih dan tidak bertanggung jawab,” kata Anggota Republik sekaligus Kepala Komite Pengawasan DPR AS James Comer.
Di antara lembaga federal yang ditunjuk adalah yang menyelidiki upaya Trump untuk membatalkan kekalahannya pada 2020 dan dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia. Beberapa hari setelah pencarian dokumen rahasia di resort Mar-a-Lago Trump pada Agustus, Anggota Republik Elise Stefanik berjanji untuk meluncurkan penyelidikan tentang Biden
"Penggerebekan FBI terhadap Presiden Trump benar-benar menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya," katanya.
Demokrat telah menyuarakan keprihatinan tentang ketentuan yang memberi wewenang kepada komite untuk menyelidiki penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung terhadap Biden. “Ini adalah pelanggaran pemisahan kekuasaan, dan itu juga sangat berbahaya,” kata Anggota Demokrat Jerrold Nadler.
Gedung Putih mengatakan bahwa pengacara Biden menemukan dokumen rahasia di sebuah LSM yang berbasis di Washington. DC. Beberapa Anggota Republik membandingkan penemuan itu dengan penyelidikan kriminal atas penghapusan dokumen rahasia Trump dari Gedung Putih.
Tim Biden mengatakan telah menyerahkan dokumen setelah ditemukan, sementara Trump menolak panggilan untuk mengembalikan dokumen. Pakar hukum mengatakan lembaga penegak hukum federal hampir pasti akan menolak setiap upaya komite kongres untuk mendapatkan dokumen terkait penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Biden.
FBI mendukung pembentukan subkomite tersebut. Namun, dia menambahkan, menyerahkan informasi tentang penyelidikan aktif tidak sesuai dengan undang-undang federal. (Aljazeera/OL-12)
