Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

Situasi Politik Malaysia Memanas, Pemilu Dipercepat dan Parlemen Dibubarkan

Mesakh Ananta Dachi
12/10/2022 12:41
Situasi Politik Malaysia Memanas, Pemilu Dipercepat dan Parlemen Dibubarkan
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob(AFP/Nhac NGUYEN)

PERDANA Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob telah memerintahkan parlemen untuk dibubarkan dan pemilihan perdana menteri dipercepat. Hal itu dilansir dari media lokal Malaysia Strait Times, Rabu (12/10).

Hukum di Malaysia mengharuskan selambat lambatnya 60 hari pascapembubaran parlemen, diadakannya pemilihan Perdana Menteri yang baru. 

Dikabarkan, pemilihan Perdana Menteri Malaysia akan dilaksanakan pada November. 

Baca juga: Penerbangan ke Malaysia tidak Lagi Wajibkan Penggunaan Masker

Seharusnya, pemilihan dilaksanakan pada September 2023.

Strait Times juga melaporkan bahwa permintaan percepatan pemilihan Perdana Menteri ini, diajukan langsung oleh partai pengusung Ismail, United Malays National Organization (UMNO).

Meskipun ditentang oleh partai koalisi dan oposisi, bahkan dari kabinet menteri Perikatan Nasional yang terdiri dari 12 menteri yang mengirim surat kepada Raja Malaysia, pemilihan umum dan pembubaran parlemen tetap dilakukan.

Strait Times juga mengungkapkan bahwa UMNO menganggap Ismail Sabri Yaakob tidak lagi memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di bidang ekonomi dan sosial.

Pada Agustus 2022, Malaysia mencatatkan peningkatan inflasi hingga 4,7% (y-o-y) sejak Agustus 2021.

Sebelumnya, Minggu (9/10), Ismail telah bertemu dan melaporkan kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengenai pembubaran parlemen dan percepatan pemilihan perdana menteri. Raja menyetujuinya.

Kendati demikian, Ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kemal mengungkapkan bahwa pengadaan pemilihan yang dipercepat, sebagai strategi UMNO untuk dapat menguasai kursi parlemen.

"Kita tahu, Perdana Menteri tidak ingin membubarkan parlemen. Namun, kita tahu dia dipaksa oleh orang 'gila' dari UMNO dan Barisan Nasional Aliance," ungkap Ahmad Fayhsal dalam unggahan Facebooknya.

UMNO, yang bergabung dan menjadi pemimpin dalam Barisan Nasional Alliance bersama partai koalisi, telah menjadi kelompok pemerintahan di Malaysia selama 6 dekade. 

Hingga 2018 sampai 2020, koalisi oposisi, Pakatan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia, menang di pemilihan umum.

UMNO kembali mendapuk kekuasaan di pemerintahan Malaysia pada 2020. Sejak 2018, hingga saat ini, Malaysia telah dipimpin 3 Perdana Menteri.

Ismail Sabri Yakoob yang berada di pucuk kekuasaan sejak Agustus 2021, menjadi Perdana Menteri tersingkat dalam sejarah Malaysia. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya