Kremlin Abaikan Eksodus Rakyatnya yang Enggan Dikirim ke Ukraina

KREMLIN tidak mengambil kebijakan untuk menghentikan eksodus warga Rusia yang takut dikirim ke Ukraina. Seluruh perbatasan Rusia masih terbuka lebar untuk akses keluar-masuk.

“Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saat ini, belum ada keputusan yang diambil mengenai hal ini," kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Ia mengatakan penutupan perbatasan Rusia dengan negara tetangga akan memantik kekacauan lebih besar. Dengan demikian Kremlin mengabaikan rakyatnya yang melarikan diri dari mobilisasi 300 ribu tentara cadangan.

Baca juga: Putin Tahan 2.000 Orang Penentang Mobilisasi

Pekan lalu, Presiden Vladimir Putin memberi perintah untuk memanggil ratusan ribu tentara cadangan. Dampaknya banyak rakyat Rusia yang berusaha meninggalkan negara tersebut.

Penerbangan keluar dari Rusia telah terjual habis dan mobil telah menumpuk di pos pemeriksaan perbatasan ke Georgia. 

"Panik. Semua orang yang saya kenal panik,” kata David, seorang warga Rusia.

Ia mengaku meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Georgia karena enggan membunuh. 

“Kami lari dari rezim yang membunuh orang," tegasnya.

Antrean panjang juga terlihat di jalan-jalan menuju perbatasan Rusia dengan Kazakhstan dan Mongolia. 

“Setiap orang yang dalam usia wajib militer harus dilarang bepergian ke luar negeri dalam situasi saat ini,” seru seorang anggota parlemen senior yang mewakili Krimea yang dicaplok Rusia di majelis tinggi parlemen Rusia, Sergei Tsekov.

Dua situs berita, Meduza dan Novaya Gazeta Europe, melaporkan pihak berwenang berencana melarang laki-laki pergi, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Kebingungan dan kemarahan yang meluas di Rusia atas pelaksanaan mobilisasi tentara cadangan. Protes antiwajib militer telah dilakukan di seluruh negeri dalam beberapa hari terakhir.

“Ini situasi yang rumit. Rusia sudah tidak mengumumkan mobilisasi seperti itu sejak Perang Dunia II dan hanya ada sedikit pengalaman dalam melakukan ini, baik di pihak pemerintah maupun di pihak rakyat,” tambahnya.

Mobilisasi militer itu disertai dengan pengumuman oleh Putin bahwa Moskow akan menggelar pemungutan suara untuk mencaplok empat provinsi Ukraina yang diduduki oleh pasukannya. .

Negara-negara Barat menyebut pemungutan suara itu sebuah dalih palsu untuk merebut wilayah yang direbut secara paksa. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan puluhan ribu warga Rusia mendapatkan surat panggilan wajib militer.

Mereka akan dikirim ke garis depan dengan tingkat bahaya yang tinggi. 

“Kurangnya pelatih militer, dan ketergesaan Rusia dalam memulai mobilisasi, menunjukkan bahwa banyak dari pasukan yang direkrut akan dikerahkan ke garis depan dengan persiapan minimal yang relevan," ungkap keterangan tersebut.

Gambar yang beredar di internet menunjukkan bentrokan antara massa anti-obilisasi dengan polisi, terutama di daerah di mana etnik minoritas mendominasi, seperti Dagestan, yang mayoritas Muslim di selatan, dan Buryatia, rumah bagi umat Budha Mongol, di Siberia.

Lebih dari 70 orang ditangkap dalam protes menentang mobilisasi di Makhachkala, ibu kota regional Dagestan, kata outlet berita lokal Kavkaz Realii. 

Dikatakan pasukan keamanan menggunakan senjata bius, pentungan dan semprotan merica terhadap pengunjuk rasa. (Aljazeera/OL-1)