Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Iran Ebrahim Raisi menuntut pencabutan sanksi Amerika Serikat (AS) sebagai syarat mencapai kesepakatan nuklir. Pihaknya juga meminta AS untuk memberikan jaminan, yang memastikan penghapusan sanksi terseut.
“Pencabutan sanksi harus dibarengi dengan penyelesaian safeguard. Ada beberapa tuduhan politik dan tidak berdasar terhadap Republik Islam Iran ketika datang untuk menjaga masalah,” kata Raisi.
Menurutnya, AS dan Iran akan dengan mudah menyepakati perjanjian nuklir, jika tanpa ada sanksi. “Jadi, kita harus menyelesaikan masalah pengamanan ini. Jika kami memiliki jaminan yang dapat dipercaya dan penghapusan sanksi permanen, ada solusi untuk mencapai kesepakatan," imbuhnya.
Baca juga: Israel Peroleh Boeing Bantuan Militer AS untuk Lawan Iran
Pembicaraan tidak langsung selama berbulan-bulan antara Iran dan AS untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, diketahui menemui jalan buntu. Sebelumnya, mantan Presiden AS, Donald Trump, menarik diri dari kesepakatan 2015, di mana Iran setuju mengurangi program pengayaan uranium.
Kesepakatan 2015 ditandatangani di Wina oleh AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Tiongkok, Uni Eropa dan Iran. IAEA telah berulang kali mengkonfirmasi pada saat itu, bahwa Teheran memenuhi komitmen nuklirnya sepenuhnya di bawah ketentuan perjanjian 2015.
Baca juga: Iran Kecam Laporan IAEA Pengembangan Nuklirnya bukan untuk Perdamaian
Presiden Iran sejauh ini, belum melihat manfaat dari pertemuan tatap muka dengan para pejabat Iran dengan AS. Jika Amerika ingin menyelesaikan kesepakatan, seharusnya tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran di tengah negosiasi.
AS belum lama ini menjatuhkan sanksi baru terhadap perusahaan Iran, karena membantu urusan transfer pesawat tak berawak Iran ke Rusia, untuk digunakan di Ukraina. Sanksi juga dijatuhkan AS kepada Iran atas tuduhan terlibat dalam serangan siber di Albania.
IAEA menyatakan bahwa tidak dalam posisi untuk memberikan jaminan bahwa program nuklir Iran secara eksklusif untuk tujuan damai. Iran sudah lama menekankan bahwa program nuklir difokuskan pada energi nuklir dan bukan senjata.(Aljazeera/OL-11)
Donald Trump kembali mengeraskan sikap terhadap Iran.Trump menyebut pergantian rezim di Teheran sebagai solusi terbaik
DUA sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Eropa, Polandia dan Italia memutuskan tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran tak akan tunduk pada tuntutan berlebihan AS terkait program nuklir, di tengah negosiasi dan meningkatnya ketegangan kawasan.
Menteri Energi AS Chris Wright sebut hubungan AS-Venezuela akan berubah drastis pasca penangkapan Nicolas Maduro. Fokus pada reformasi minyak dan kerja sama energi.
Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri KTT perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang akan digelar di Amerika Serikat pekan depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
Australia mengakui bahwa stabilitas, keamanan, dan kedaulatan Indonesia juga sangat penting bagi kepentingan keamanan Australia.
INDONESIA sebagai salah satu negara muslim terbesar memunculkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Karenanya, diperlukan upaya menyelaraskan perjanjian pembiayaan berbasis syariah.
Perjanjian tertutup itu dapat meningkatkan skala ekonomi dari masing-masing pihak sekaligus mengurangi unsur ketidakpastian dalam proses distribusi.
IRAN akan menyambut baik babak baru perundingan mengenai program nuklirnya.
PT Pertagas Niaga memasok kebutuhan Compressed Natural Gas (CNG) untuk Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jawa Barat dan Banten.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis (27/6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved