Tiongkok dan Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi baru yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) untuk menekan pengembangan senjata nuklir Korea Utara (Korut). Resolusi itu mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan lainnya.
"Seharusnya tidak menggantikan penekanan sepihak pada penerapan sanksi saja. Ini juga harus bekerja untuk mempromosikan solusi politik,” kata duta besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun.
Dia memperingatkan bahwa sanksi akan memiliki konsekuensi kemanusiaan bagi Korut, yang baru-baru ini mengumumkan diterjang pandemi covid-19. Sanksi tambahan "tidak hanya tidak akan membantu memecahkan masalah tetapi akan menyebabkan lebih banyak efek negatif dan eskalasi konfrontasi," katanya.
Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh AS mengabaikan seruan Korut untuk menghentikan “aktivitas permusuhan dan terlibat dalam dialog. Tampaknya rekan-rekan Amerika dan Barat kita menderita hal yang sama dengan blok penulis. Mereka tampaknya tidak memiliki respons terhadap situasi krisis selain memperkenalkan sanksi baru, ”katanya.
Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan bersedia untuk berbicara dengan Korut tanpa prasyarat. Ini telah menemukan sedikit minat dalam pembicaraan tingkat kerja dari Korut, yang pemimpinnya Kim Jong Un mengadakan tiga pertemuan tingkat tinggi dengan pendahulu Biden, Donald Trump.
Saat menawarkan pembicaraan, AS mengatakan bahwa Korut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan 2017 yang menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika Pyongyang menembakkan rudal jarak jauh.
Resolusi yang dirancang AS berisi sanksi pembatasan minyak impor secara legal oleh Korut setiap tahun untuk keperluan sipil dari empat juta menjadi tiga juta barel (525.000 menjadi 393.750 ton). Ini juga akan memotong impor minyak olahan dari 500.000 menjadi 375.000 barel. (France24/OL-12)
