Oklahoma, Negara Bagian Pertama Setujui RUU Larangan Aborsi

Gubernur Oklahoma, Amerika Serikat (AS), Kevin Stitt menandatangani rancangan undang-undang (RUU) tentang pelarangan aborsi setelah enam minggu kehamilan. Langkah itu muncul menyusul kebocoran putusan Mahkamah Agung AS akan mencabut hak aborsi secara nasional.

Sementara Presiden Joe Biden menentang RUU yang dicapnya sebagai gagasan radikal. RUU ini memberikan hak untuk menuntut terhadap pihak yang membantu atau bersekongkol menggelar aborsi kehamilan berusia enam minggu.

Bakal calon aturan ini diadopsi dari ketentuan yang sudah lama dijalankan di Texas. RUU ini sudah disahkan oleh parlemen AS yang didorong oleh fraksi Partai Republika.

Mahkamah Agung Oklahoma menolak untuk segera menerapkan ketentuan ini hingga benar-benar legal. "Saya ingin Oklahoma menjadi negara bagian paling pro-kehidupan di negara ini karena saya mewakili empat juta warga Oklahoma yang sangat ingin melindungi bayi yang belum lahir," kata Stitt di Twitter.

Mahkamah Agung AS tampaknya siap untuk menerapkan RUU ini secara nasional yang secara otomatis membatalkan legalitas aborsi sejak 1973 oleh Roe v. Wade. “Saat ini gelap. Tadi malam, ketakutan kami tentang nasib hak aborsi di Mahkamah Agung AS dikonfirmasi - dan hari ini, Oklahoman dihadapkan dengan kehilangan akses aborsi," kata Alexis McGill Johnson, presiden Planned Parenthood Federation of America.

Berbicara kepada wartawan sebelum menaiki Air Force One, Biden mengatakan dia berharap rancangan itu tidak akan diselesaikan oleh hakim, dengan alasan itu mencerminkan “perubahan mendasar dalam yurisprudensi Amerika yang mengancam hak-hak dasar lainnya seperti akses ke pengendalian kelahiran dan pernikahan," kata Biden.

“Jika keputusan ini berlaku, itu benar-benar keputusan yang cukup radikal. Jika pengadilan membatalkan Roe, itu akan menjadi tanggung jawab pejabat terpilih negara kita di semua tingkat pemerintahan untuk melindungi hak perempuan untuk memilih,” kata Biden. (France24/OL-12)