Menlu Paparkan Tiga Kerja Sama Global Ekonomi Digital di G20

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan tiga fokus kerja sama internasional dalam bidang ekonomi digital di Presidensi G20 Indonesia 2022. 

Dalam pembukaan “Digital Economy Working Group (DEWG) G20 2022” yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa (15/3) dia mengatakan kerja sama yang pertama adalah kolaborasi untuk mendukung inklusivitas.

“Global digital divide (kesenjangan digital global) masih terus terjadi akibat masalah aksesibilitas dan keterjangkauan,” katanya.

Retno menyebutkan sebanyak 2,9 miliar orang masih beraktivitas secara luring (luar jaringan/offline) dan 96 persen di antaranya berada di negara berkembang, sementara biaya akses ke jaringan internet pita lebar (broadband) masih mahal bagi separuh populasi dunia.

Untuk itu, kata dia, upaya konkret perlu lebih didorong untuk menjembatani ketimpangan tersebut, tidak hanya antara negara maju dan berkembang, tetapi juga antara perkotaan dan daerah terpencil.

“G20 perlu menjadi motor penggerak investasi global untuk membangun infrastruktur digital yang berkualitas, andal serta dapat dijangkau oleh semua, utamanya di negara berkembang,” katanya.

Fokus kedua, lanjut Retno, adalah kerja sama global dalam literasi digital yang sangat penting untuk terus diperkuat.

Menurut International Financial Corporation, sektor digital di Sub-Sahara, Afrika, diproyeksikan dapat membuka sebanyak 230 juta pekerjaan dan menghasilkan 120 miliar dolar AS (sekitar Rp1,72 kuadriliun) pada 2030.

Namun, untuk dapat meraih capaian tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas bagi 650 juta orang.

“Literasi digital sangat krusial untuk membantu masyarakat memperoleh manfaat penuh dari transformasi digital, termasuk mendorong partisipasi lebih luas UMKM lokal dalam platform digital,” katanya.

Retno menambahkan penguatan kapasitas juga harus ditujukan bagi sektor pemerintah untuk membangun infrastruktur dan regulasi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital.

“Karena itu, kerja sama internasional sangat diperlukan untuk memfasilitasi penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang, termasuk dalam aspek pembiayaan,” katanya.

Fokus yang ketiga, kata Retno, adalah kerja sama internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman.

Dia mengatakan masih ada kekhawatiran terhadap aspek keamanan ekosistem digital.

Satu dari empat orang memiliki ketidakpercayaan pada internet dan delapan dari 10 masyarakat global cemas akan privasi daring mereka terutama di negara berkembang.

“Kekhawatiran ini tentunya beralasan,” ujarnya.

Retno mengatakan potensi kerugian akibat pelanggaran data global diperkirakan mencapai 5 triliun dolar AS (Rp71,67 kuadriliun) pada 2024.

“Kolaborasi internasional, oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan global trust dalam pemanfaatan platform digital,” katanya.

Retno mengatakan kepercayaan dapat dibangun melalui jaminan keamanan dan privasi data terkait pembayaran digital yang aman dan sistem perlindungan konsumen yang jelas. (OL-8)