Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Dana Hasil Korupsi Disetop

Ihs
13/5/2016 06:20
Dana Hasil Korupsi Disetop
(AFP / Frank Augstein)

PERDANA Menteri (PM) Inggris David Cameron mengumumkan menghentikan aliran dana-dana kotor di pasar properti London, kemarin.

Hal itu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Antikorupsi, kemarin.

Lebih dari 100 ribu perusahaan asing terdapat di Inggris.

Sebagian perusahaan itu ialah perusahaan offshore tanpa nama.

Namun, para pemilik asli perusahaan offshore itu dapat membeli properti serta menawarkan kontrak dengan pemerintah setempat.

Lembaga Pengawas Transparansi Internasional melaporkan banyak properti dengan nilai sekitar 180 juta pounds di Inggris diduga terkait dengan korupsi dari pejabat pemerintah asing dalam kurun antara 2004 dan 2014.

Cameron mengumumkan langkah itu dilakukan sebagai upaya memerangi tindak pencucian uang yang mendapat perhatian publik setelah bocornya Panama Papers, bulan lalu.

Langkah itu juga dilakukan demi melindungi komitmen global dalam memberantas korupsi.

Sejumlah pemimpin dunia dari Nigeria, Afghanistan, Kolombia, Ghana, Norwegia, Sri Lanka, pejabat Bank Dunia, pejabat Dana Moneter Internasional (IMF), dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry direncanakan menghadiri KTT itu.

"Masalah global membutuhkan solusi secara global, melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Perlu komitmen berani dari pemimpin-pemimpin dunia untuk bersatu, berbicara dalam keheningan dan menuntut perubahan" Kata Cameron yang namanya juga tercantum dalam Panama Papers sebelum KTT Antikorupsi .

Meskipun terdapat rumor KTT Antikorupsi tidak bakal mencapai deklarasi karena beberapa negara menolak, negara yang akan bergabung masih belum jelas.

Itu disebabkan hanya segelintir negara yang telah melakukan konfirmasi dari 50 negara yang mengatakan akan hadir di KTT itu.

Inggris yang dibantu AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Swiss juga mengumumkan akan membentuk pusat baru internasional untuk koordinasi upaya antikorupsi secara global. (AFP/Ihs/I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zen
Berita Lainnya