Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Keamanan PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah Myanmar. Dalam sebuah pernyataan. yang disetujui 15 anggotanya, badan tersebut menyerukan diakhirinya segera pertempuran dan meminta militer menahan diri sepenuhnya.
Ada laporan tentang penumpukan senjata berat dan pasukan di negara bagian Chin, yang menunjukkan serangan tentara akan segera terjadi untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari.
"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di seluruh Myanmar. Mereka menyerukan penghentian segera kekerasan dan untuk memastikan keselamatan warga sipil," kata pernyataan itu.
Baca juga: Jurnalis AS Danny Fenster Hadapi Tuduhan Hasutan dan Terorisme di Myanmar
Junta Myanmar tidak berkomentar mengenai situasi di Chin, wilayah perbatasan yang bergejolak yang telah menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Myanmar dilumpuhkan oleh protes dan kekerasan sejak kudeta, dengan junta berjuang memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi serta pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebutnya teroris.
"Anggota Dewan Keamanan mengulangi keprihatinan mendalam mereka pada perkembangan di Myanmar menyusul deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan pada 1 Februari dan seruan mereka pada militer untuk menahan diri sepenuhnya," ujar pernyataan yang dirancang oleh Inggris tersebut.
"Mereka mendorong dilakukannya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar," tambah lembaga itu.
Dewan juga menyerukan akses kemanusiaan penuh, aman dan tanpa hambatan ke semua orang yang membutuhkan serta perlindungan, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan medis. (Straitstimes/OL-1))
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
AS kembali menggunakan hak vetonya dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan resolusi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Langkah ini menandai veto ke-50 AS terhadap resolusi terkait Israel sejak pertama kali digunakan pada 1970.
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Vatikan resmi menolak bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump dan memilih mendukung PBB sebagai pengelola utama krisis diplomatik internasional.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
Menlu Sugiono bertemu Wakil Palestina di PBB, bahas Solusi Dua Negara, Board of Peace, dan kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16-18 Februari 2026 untuk menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PEMERINTAH Indonesia menegaskan rencana pengerahan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza akan sepenuhnya berfokus pada misi kemanusiaan, bukan operasi tempur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved