Presiden Venezuela Ultimatum Oposisi

KRISIS ekonomi dan defisit listrik di Venezuela telah bergeser ke krisis politik.

Pihak oposisi yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menggulingkan presiden, kini diancam dicap sebagai pemberontak.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh, Minggu (1/5), di Caracas, Presiden Nicolas Maduro yang berpidato di hadapan rakyat menantang para pengecamnya untuk unjuk diri.

"Jika sesuatu terjadi terhadap saya dan mengambil alih istana ini, saya tantang kalian untuk menyebut diri pemberontak," tegasnya.

Dalam mengatasi krisis ekonomi dan defisit listrik di negerinya, Maduro telah mengambil berbagai langkah penghematan.

Dia, misalnya, memangkas jam kerja kar-yawan dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja per minggu.

Selain itu, dalam sebulan terakhir ini pemerintah menerapkan pemadaman listrik selama 4 jam sehari secara bergiliran di sejumlah negara bagian.

Meskipun demikian, kebijakan itu tak memuaskan sejumlah pihak. Banyak pengusaha dan politikus menilai krisis itu terjadi lantaran Maduro tak becus dalam mengendalikan perekonomian.

Pihak oposisi pun memanfaatkan krisis itu sebagai komoditas politik.

Mereka menggalang petisi agar dilaukan referendum memilih presiden baru.

Menurut Maduro, referen-dum hanyalah opsi, bukan jamiman.

"Satu-satunya jaminan yang pasti dan legal ialah pemilu dan itu baru akan digelar pada 2018," tegasnya.

Pidato sang presiden itu seperti ultimatum bagi para penentangnya yang mencoba menggulingkan dia dari takhta.

Namun, pihak oposisi juga tak main-main. Petisi yang mereka galang bahkan telah mendapat persetujuan Majelis Nasional.

Jika lembaga pemilihan mengakui keabsahan maupun batas minmal dukungan tandatangan pada petisi tersebut, bisa saja referendum digelar.

Namun, sepertinya itu hal yang sulit.

Anggota dewan pemilihan mayoritas ditempati orang-orang terdekat sang presiden.

Selain itu, mengumpukan 4 juta lebih tanda tangan warga, bukanlah hal mudah.

Jika mengacu pada konstitusi Venezuela, kalaupun pemilu dipercepat pada tahun depan, itu hanya merupakan tranformasi kekuasaan dari presiden ke wakilnya, bukan untuk memilih presiden baru.

Kendati demikian, pihak oposisi berkukuh.

Mereka bahkan berencana secepatnya menyerahkan dukungan tanda tangan ke dewan pemilihan. (AFP/Dio/I-2)