Mencari Alternatif Pengganti Minyak

SELAMA ini Arab Saudi dikenal sebagai negara kaya minyak.

Namun, negeri di Jazirah Arab itu tak mau selamanya bergantung kepada sumber daya alam abiotik tersebut.

Oleh sebab itu, dalam cetak biru rencana pembangunan yang disebut Vision 2030, kerajaan petrodolar ini mengeluarkan sejumlah langkah di bidang ekonomi, salah satunya dengan mulai mencari alternatif pendapatan baru selain minyak.

Pangeran Mohammed bin Salman, wakil putra mahkota yang menjadi otak di balik rencana ini, menyiasati berbagai langkah, misalnya dengan membangun dana investasi publik dengan harapan bisa menjadi pemain utama di pasar global.

Dia mengatakan Arab Saudi kembali melakukan restrukturisasi kementerian perumahan untuk meningkatkan pasokan perumahan murah dan menciptakan sistem 'kartu hijau' yang memberikan kemudahan bagi ekspatriat tinggal dalam jangka waktu yang lama.

Salman al-Ansari, President of Saudi American Public Relations Affairs Committee (SAPRAC) yang berbasis di Washington, mengatakan sistem kartu hijau memberikan lebih banyak kemudahan untuk ekspatriat berinvestasi di negara tersebut.

"Hampir 10 juta orang asing menghabiskan uang mereka sebelum kembali ke negaranya. Mereka tidak bisa berinvestasi di sini sehingga dengan ide kartu hijau bisa memberikan lebih banyak hak dan kesempatan untuk ekspatriat supaya berinvestasi atau untuk bahkan membeli rumah," katanya kepada Al Jazeera, akhir pekan lalu.

"Ini tentu akan menjadi langkah besar bagi perekonomian Saudi. Ini ialah langkah visioner yang tidak hanya membantu perekonomian Saudi dan warganya, tetapi juga untuk membantu orang asing di negeri ini."

Selain itu, Arab Saudi juga akan menjual sekitar 5% saham di perusahaan minyak negara raksasa,

Aramco, yang nilainya diperkirakan mencapai US$2 triliun hingga US$2,5 triliun.

"Kami juga berencana mempersiapkan dana kekayaan berdaulat/mandiri sebesar US$2 triliun, yang mana bagian asetnya bersumber dari penjualan sebagian saham Aramco."

Namun, banyak analis skeptis dengan langkah ini.

Menurut mereka, sulit bagi kerajaan untuk mengubah reksa dana umum menjadi sebuah dana kekayaan negara yang layak.

Untuk diketahui, dalam setahun terakhir, ekonomi Arab Saudi terpuruk lantaran turunnya harga minyak mentah dunia.

Tahun lalu, mereka mengalami defisit sebesar US$98 miliar.

Tahun ini diperkirakan jumlahnya sekitar US$87 miliar.

Patrick Dennis, Ekonom Timur Tengah di Oxford Economics, mengatakan salah satu faktor penentu bagi keberlangsungan rencana reformasi ialah seberapa besar kekuatan yang berada di belakang Mohammed bin Salman, sang arsitek rencana reformasi.

"Kami tidak tahu berapa banyak MBS (Mohammed bin Salman) dapat merangkul sisa anggota keluarga kerajaan untuk berada di pihak dia," ujarnya.

Butuh regulasi

Ekonom lainnya, Abdulwahab Abu-Dahesh, menilai rencana tersebut sangat ambisius.

Menurutnya, untuk menjalankan itu semua diperlukan banyak regulasi.

"Saya pikir kita akan membutuhkan banyak undang-undang untuk melaksanakan rencana tersebut, terutama dalam hal menyederhanakan birokrasi," kata Abu-Dahesh kepada AFP.

"Sasaran visi tersebut dapat dicapai, tetapi kita perlu bekerja sangat keras dan membutuhkan kesabaran."

Ahmed al-Ibrahim, pengamat urusan keamanan Saudi, mengatakan kebijakan ini tidak dilakukan secara mendadak.

Hal ini, kata dia, sudah diberi tahu jauh sebelumnya.

"Sekarang saatnya untuk memonitor bagaimana pelaksanaannya," katanya.

Dia juga mengatakan kebijakan ini harus melibatkan masyarakat.

Warga harus berkontribusi agar visi ini juga berjalan sukses.

Beberapa pengamat menyarankan Saudi lebih baik mendorong sektor pariwisata dengan menawarkan situs-situs bersejarah pra-Islam.

Warga Saudi juga diminta menghabiskan uang mereka dengan berwisata di dalam negeri. (AFP/AP/Ths/I-1)