Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Pemerintah Venezuela Dongkrak Gaji PNS

AFP/AP
02/5/2016 01:30
Pemerintah Venezuela Dongkrak Gaji PNS
(AFP / ANELLA RETA)

PEMERINTAH Venezuela menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) minimal 30%.

Hal itu guna mengimbangi melonjaknya inflasi di negara tersebut yang mencapai tiga digit.

Penaikan upah yang juga diperuntukkan untuk pensiunan dan tentara itu berlaku efektif mulai 1 Mei atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.

Dengan kebijakan itu, upah minimum PNS akan terkerek menjadi 15.051 bolivar (Rp19 juta rupiah) per bulan.

Jika mengacu kepada pasar mata uang resmi, jumlah penaikan tersebut artinya sama dengan US$40 (sekitar Rp530.000) per bulan.

Tambahan upah itu relatif signifikan.

Apalagi, sejak ekspor minyak negeri itu turun hingga 5,7% tahun lalu, harga berbagai kebutuhan pokok ikut melonjak.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperingatkan pemerintah Venezuela terkait dengan kebergantungan mereka terhadap minyak.

Apalagi, harga minyak dunia saat ini tengah terpuruk.

IMF memprediksi ekonomi negeri itu bakal anjlok 8% tahun ini dan inflasi akan melonjak hingga 700%.

IMF juga memprediksi tingkat pengangguran di Venezuela bakal mencapai 17% pada tahun ini dan hampir 21% pada tahun depan.

"Venezuela mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Ini bukan lagi resesi, tapi depresi," jelas Francisco Rodriguez, Ketua Ekonom Andean Bank of America Merrill Lynch.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait krisis ekonomi dan juga krisis energi yang melanda negeri itu.

Kebijakan itu antara lain memangkas jam kerja karyawan dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja per minggu.

Selain itu, dalam sebulan terakhir ini pemerintah menerapkan pemadaman listrik selama 4 jam sehari secara bergiliran di sejumlah negara bagian.

Namun demikian, kebijakan itu tak memuaskan sejumlah pihak.

Banyak pengusaha dan politikus menilai krisis ini terjadi lantaran Maduro tak becus dalam mengendalikan perekonomian.

Pihak oposisi pun memanfaatkan krisis ini sebagai komoditas politik.(AFP/AP/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zen
Berita Lainnya