Minyak tidak lagi Jadi Andalan

HARGA minyak dunia terus merosot sejak pertengahan 2014 hingga sekarang.

Kerajaan Arab Saudi yang selama ini mengandalkan dan mengantungkan pemasukannya pada sektor minyak pun terpaksa harus mengambil langkah dengan melakukan diversifikasi perekonomian.

Namun, langkah pemerintah monarki Saudi dinilai bakal tidak mudah untuk direalisasikan.

Pasalnya, Saudi masih menghadapi sejumlah resistensi dan kendala yang berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Capital Economics, konsultan penelitian ekonomi yang berbasis di Inggris, Selasa (26/4) waktu setempat, memandang resistensi yang muncul akan bertentangan dengan rancangan reformasi ekonomi nasional Saudi.

Pertentangan yang signifikan itu dinilai lebih bernuansa politis.

"Mengingat para otoritas akan datang melawan kepentingan pribadi yang signifikan di dalam keluarga kerajaan, elite bisnis, dan tokoh agama. Kami berpikir persoalan politik lebih menonjol ketimbang persoalan harga minyak," ungkap Capital Economics, dalam sebuah uraian makalah.

Sebelumnya, Senin (25/4), Wakil Putra Mahkota Mohammed bin Salman, 30, meluncurkan rencana reformasi ekonomi ambisius yang dikenal dengan 'Visi 2030'.

Rencana luas tersebut bertujuan untuk mereformasi ekonomi Saudi yang puluhan tahun sangat mengandalkan pemasukan dari penjualan minyak.

Hampir 80% pemasukan Saudi berasal dari sektor minyak.

Akan tetapi, dalam setahun belakangan, 'Negeri Petrodolar' itu menghadapi gejolak harga minyak dunia yang anjlok.

Krisis harga minyak tersebut telah menggerogoti anggaran pendapatan negara.

Salah satu bagian dari rencana reformasi berbasis luas itu ialah penjualan kurang dari 5% saham perusahaan raksasa minyak negara, Aramco.

Para pejabat Saudi menyebut aksi korporasi itu akan menjadi penawaran umum perdana (IPO) terbesar yang pernah dilakukan.

Patrick Dennis, yang membawahkan ekonom Timur Tengah di Oxford Economics, mengatakan salah satu faktor penentu bagi keberlangsungan rencana reformasi ialah seberapa besar kekuatan yang berada di belakang Mohammed bin Salman, sang arsitek rencana reformasi.

"Kami tidak tahu berapa banyak MBS (Mohammed bin Salman) dapat merangkul sisa anggota keluarga kerajaan untuk berada di pihak dia," ujar Dennis, menggunakan inisial Pangeran Mohammed bin Salman.

Perlu undang-undang

Ekonom Saudi, Abdulwahab Abu-Dahesh, menyebut rencana tersebut sangat ambisius dan diperlukan banyak undang-undang untuk bisa diimplementasikan.

"Saya pikir kita akan membutuhkan banyak undang-undang untuk melaksanakan rencana tersebut, terutama dalam hal menyederhanakan birokrasi," kata Abu-Dahesh kepada AFP.

"Sasaran visi tersebut dapat dicapai, tetapi kita perlu bekerja sangat keras dan membutuhkan kesabaran," timpalnya.

Beberapa analis skeptis dengan rencana Kerajaan Saudi untuk mengubah reksa dana umum menjadi sebuah dana kekayaan negara yang layak.

Di lain hal, Saudi mendorong sektor pariwisata dengan menawarkan situs-situs bersejarah pra-Islam.

Warga Saudi juga diminta menghabiskan uang mereka dengan berwisata di dalam negeri. (AFP/AP/BBC/I-3)