Amnesty: Saudi Intensifkan Tindakan Keras terhadap Pengkritik usai G20

ARAB Saudi telah mengintensifkan tindakan keras terhadap kelompok oposisi dan aktivis hak setelah acara KTT G20 di negara itu pada tahun lalu. Amnesty International mengatakan itu pada Selasa (3/8).

"Pihak berwenang Saudi telah dengan berani mengintensifkan penganiayaan terhadap pembela hak asasi manusia dan pengkritik serta meningkatkan eksekusi selama enam bulan terakhir menyusul KTT G20 Arab Saudi," kata kelompok hak asasi itu dalam pernyataan. Organisasi itu menyatakan setidaknya 13 orang telah diadili, dijatuhi hukuman, atau hukuman mereka disahkan setelah pengadilan yang sangat tidak adil di hadapan Pengadilan Kriminal Khusus. 

Dikatakan eksekusi yang tercatat turun 85% pada tahun lalu, tetapi setidaknya 40 orang dihukum mati antara Januari dan Juli tahun ini. "Ini lebih banyak daripada sepanjang 2020," katanya.

Baca juga: Nasib Istri Pertama akibat Nikah Misyar di Saudi

"Begitu sorotan G20 di Arab Saudi memudar, pihak berwenang melanjutkan pengejaran kejam mereka terhadap orang-orang yang berani mengekspresikan pendapat mereka secara bebas atau mengkritik pemerintah," kata Lynn Maalouf dari Amnesty.

Dalam satu contoh, seorang pekerja kemanusiaan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara untuk tweet sederhana ketika ia menyatakan kritik terhadap kebijakan ekonomi. Pembebasan beberapa aktivis hak asasi, termasuk aktivis perempuan terkemuka Loujain al-Hathloul, telah dirusak oleh kondisi yang membatasi termasuk larangan bepergian selama lima tahun.

Sejak menjadi putra mahkota pada 2017, penguasa de facto Saudi Mohammed bin Salman telah mengejar upaya liberalisasi, didorong oleh kebutuhan untuk mendiversifikasi ekonomi negara Teluk yang bergantung pada minyak. Tetapi secara bersamaan, sang pangeran telah meluncurkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara.

Baca juga: Saudi Kini Izinkan Bisnis Tetap Buka saat Waktu Salat Tiba

Organisasi hak asasi dan aktivis senantias menuduh kekuatan besar di regional itu melanggar hak asasi manusia dan menargetkan para pengkritik, termasuk jurnalis dan aktivis perempuan. (AFP/OL-14)