LEMBAGA pemantau pers, Reporters Without Borders (RWB), mengungkapkan terjadi kemunduran kebebasan pers yang signifikan dan menggangu di level regional dan global.
Dalam laporan World Press Freedom Index 2015 yang disiarkan Rabu (20/4) waktu setempat atau Kamis WIB, RWB mengungkapkan dunia jurnalisme sedang memasuki era propaganda penguasa.
Laporan World Press Freedom Index 2015 yang dikeluarkan HRW rata-rata menunjukkan tren yang memburuk, terutama di kawasan Amerika.
"Semua indikator menunjukkan kemunduran. Ada banyak otoritas yang berusaha mengontrol pemberitaan dan takut terhadap debat publik terbuka," kata Chirstophe Deloire, Sekretaris Jendral RWB, dalam situs lembaga tersebut.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi baru telah mempermudah para pemimpin untuk berkomunikasi langsung dengan publik.
Karena itu, tingkat kekerasan terhadap mereka yang mewakili informasi independen semakin meningkat.
Lembaga yang berbasis di Paris, Prancis, itu mengatakan banyak pemimpin dunia yang paranoid terhadap wartawan dan menindak media. Di sisi lain, para awak media semakin mendapat tekanan dari kepentingan perusahaan.
Indeks Kebebesan Pers Dunia menyurvei 180 negara mengenai sejumlah indikator, seperti independensi, self-censorship, supremasi hukum, transparansi, dan pelanggaran.
Laporan tahunan tersebut memaparkan tingkat kebebasan pers dinilai sangat serius di kawasan Amerika Latin.
Hal itu dipengaruhi 'kekerasan institusional' di Venezuela dan Ekuador, kejahatan terorganisasi di Honduras, impunitas di Kolombia, korupsi di Brasil, dan konsentrasi media di Argentina.
Hal tersebut dianggap sebagai hambatan utama terhadap kebebasan pers.
Posisi paling buncit atau yang paling buruk disandang Eritrea, lalu diikuti Korea Utara, Turkmenistan, Suriah, dan Tiongkok.
Kondisi sebaliknya terjadi di Finlandia yang mengukuhkan diri di posisi teratas sebagai negara dengan kebebasan pers terbaik untuk tahun keenam berturut-turut, diikuti oleh Belanda, dan Norwegia.
Sementara itu, Jepang merosot ke peringkat 72 karena lembaga pemantau mengidentifikasi adanya self-censorshipterhadap Perdana Menteri Shinzo Abe.
Meski Eropa dinilai sebagai paling baik soal kebebasan pers, RWB memperingatkan penyalahgunaan program kontraterorisme, kontraspionase, dan konflik kepentingan telah menempatkan kawasan itu di kaki jurang kesuraman.
Setengah bebas
Polandia tergelincir 29 peringkat ke posisi 49 karena pemerintah berusaha untuk mengembalikan kepemilikan media di negara itu yang saat ini dimiliki asing.
Sementara itu, Prancis turun tujuh tempat ke posisi 45 karena sebagian besar sektor privat media nasional kini dimiliki segelintir pengusaha.
Di Asia Tenggara, hanya Filipina dan Indonesia yang mencatat perkembangan positif dan mendapat status 'setengah bebas' dalam kebebasan pers.
Meski demikian, Indonesia tetap mendapat sorotan lantaran besarnya pengaruh politik terhadap media, serangan, dan ancaman terhadap aktivis dan jurnalis di daerah, serta penghakiman terhadap minoritas yang dilakukan oleh awak media sendiri.
Pembatasan akses jurnalis di Papua dinilai menodai dunia pers Indonesia.
Lantaran pembatasan akses jurnalis, provinsi di bagian timur Indonesia itu dilabeli sebagai 'lubang hitam informasi'.
Kendati secara umum membaik, Indonesia tahun ini masih bertengger di peringkat ke-130 dari 180 negara. (AFP/AP/I-1)
