Dorong Amendemen Konstitusi

PENASIHAT pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, bakal terus mendorong agar konstitusi di negeri itu diamendemen.

Amendemen itu dilakukan untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang kuat di Myanmar setelah sekian lama berada di bawah pemerintahan militer.

Selama ini, konstitusi yang berlaku merupakan peninggalan era junta Militer.

Dalam pidatonya di sebuah stasiun televisi nasional, Suu Kyi mengatakan harapan besarnya terhadap masa depan Myanmar sambil mengingat tugas-tugas yang tidak ringan yang akan dilakukan pemerintahan baru saat ini.

"Kebijakan dan prinsip kami ialah untuk memastikan rekonsiliasi nasional, perdamaian internal, penegakan hukum, amendemen konstitusi, dan menjaga sistem demokrasi yang dinamis," katanya.

"Konstitusi menjadi salah satu yang akan melahirkan persatuan demokratis. Kita perlu melakukan amendemen konstitusi," ujarnya.

Namun demikian, upaya Suu Kyi itu bukan tanpa halangan, terutama dari kalangan militer yang masih tetap memiliki kekuasaan cukup besar, baik di pemerintahan maupun di parlemen.

Di ranah eksekutif, beberapa perwira militer saat ini menduduki beberapa jabatan strategis, seperti menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri urusan perbatasan.

Tak hanya itu, komposisi di parlemen diisi 25% perwira militer.

Seperti diketahui, partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang telak dalam pemilihan pada November tahun lalu dan mengantarkan untuk pertama kalinya pemerintahan sipil setelah 54 tahun di bawah kendali militer.

Namun, Suu Kyi yang merupakan tokoh politik paling populer di negara itu tidak bisa menjadi orang nomor satu, karena konstitusi Myanmar melarang siapa pun yang memiliki pasangan warga negara asing, seperti Suu Kyi yang memiliki suami orang Inggris, untuk jadi presiden.

Bebaskan tapol

Untuk menyiasati klausul itu, Suu Kyi memilih orang kepercayaannya, Htin Kyaw, untuk menjadi presiden.

Salah satu tindakan pertama pemerintahannya setelah mengambil kekuasaan pada akhir Maret ialah memberikan Suu Kyi posisi baru yang disebut penasihat pemerintah yang mirip dengan jabatan perdana menteri.

Pemerintahan sipil itu berupaya membongkar tradisi junta.

Mereka, misalnya, belum lama ini telah membebaskan tahanan politik yang dikurung selama kekuasaan militer.

"Kami akan terus berusaha untuk membebaskan para tahanan politik, aktivis politik, dan mahasiswa yang dihukum terkait politik," kata Htin Kyaw, beberapa hari lalu. (AP/Ths/I-1)