Dilma Rousseff kian Terpojok

KRISIS politik Brasil kian mendalam, kemarin, setelah mayoritas anggota majelis rendah kongres memberi kuasa untuk melengserkan Presiden Dilma Rousseff.

Langkah itu dinilai sebagian kalangan sebagai pertanda bahwa demokrasi dalam ancaman di negara terbesar di Amerika Latin tersebut.

Presiden Dilma Rousseff dimakzulan dengan tuduhan terlibat sejumlah korupsi.

Presiden perempuan pertama 'Negeri Samba' itu juga diyakini terlibat skandal megakorupsi di perusahaan minyak negara, Petrobras.

Keterlibatannya diduga berlangsung sejak ia menjabat dewan direktur Petrobas (2003-2010).

Melalui proses pemungutan suara yang berlangsung tegang hingga tengah malam, sebanyak 367 anggota majelis memilih setuju untuk memakzulkan Rousseff.

Hasil itu melampaui persyaratan 342 dari 513 suara yang dibutuhkan untuk bisa mengirim mosi ke senat. Hanya 167 suara yang menentang pelengseran.

Putusan yang dihasilkan majelis rendah telah membuat sukaria sebagian besar warga Brasil.

Mereka memandang Rousseff bertanggung jawab atas segala masalah termasuk resesi ekonomi.

Pungutan dinaikan, tetapi pelayanan publik semakin buruk.

"Saya senang karena saya pikir Dilma harus meletakkan jabatan, tapi saya juga sedih dengan hasil ini dan khawatir presiden berikutnya bisa lebih jahat," kata Patricia Santos, 52, pebisnis yang ambil bagian dengan hampir 60 ribu pengunjuk rasa yang pro dan antipelengseran di luar kongres.

Di saat yang sama, sebagian warga Brasil lainnya mengaku sangat kecewa dengan hasil pemungutan suara tersebut.

Mereka menyebut pemakzulan itu sebagai bentuk antidemokrasi dan mengkhawatirkan.

Lakukan kejahatan

Kepala staf kepresidenan Jacques Wagner menyesalkan para deputi atau anggota majelis rendah kongres yang menyetujui pemakzulan.

Para deputi disebutnya telah menuduh Presiden Rousseff tanpa bukti dan telah melakukan kejahatan serius.

"Dengan cara begini, dewan deputi telah mengancam untuk mengganggu demokrasi yang telah dicapai negara ini dalam 30 tahun terakhir," ungkap Wagner yang mengacu kepada akhir kediktatoran militer pada 1985.

"Itu (putusan majelis rendah) kudeta terhadap demokrasi," tambah pengaca-ra Rousseff, Jose Eduardo Cardozo.

Ia mengatakan Rousseff, yang pernah dipenjara dan disiksa di bawah kekuasaan militer pada 1970, akan memberikan reaksi publik pertamanya pada Senin (18/4) waktu setempat atau hari ini waktu Indonesia.

Meski mengakui telah kalah pertempuran, pihak Partai Buruh yang mendukung Rousseff menyatakan perang sesunggunhya baru dimulai.

"Para pemberontak (memang) memenangi dewan deputi (tapi) kami bisa membalikkan keadaan di senat," ujar Jose Guimaraes, pemimpin Partai Buruh di majelis rendah.

Di luar Gedung Kongres, puluhan ribu orang menonton layar televisi raksasa yang terpajang di sana.

Setelah pemungutan suara pemakzaulan diumumkan, perpecahan menyeruak hingga akar rumput.

Para pendukung oposisi berpesta merespons keputusan majelis rendah, sedangkan loyalis Rousseff tampak putus asa. (AFP/AP/I-3)