Upaya Global Buru Wajib Pajak

OTORITAS berwenang dari 28 negara menyatakan perlunya penyelidik­an global terhadap dokumen Panama Papers terkait dengan perilaku tak patut sejumlah perusahaan, pemimpin dunia, selebritas, dan taipan dunia dalam skandal dugaan pengemplangan pajak, pencucian uang, dan penyembunyian aset di negara surga pajak (tax havens).

Komisaris Pajak Australia, Chris Jordan, mengusulkan respons global untuk memburu para wajib pajak yang menyembunyikan aset mereka di mancangera melalui perusahaan cangkang (offshore company), seperti yang terungkap dalam bo­coran dokumen Panama Papers.

Surat kabar Australian Financial Review melaporkan, kemarin, usulan Jordan itu akan dibahas dalam pertemuan para pejabat pajak global di Paris, Prancis.

Jordan, seorang pejabat tinggi Australia yang memiliki reputasi pendekatan langsung ke perusahaan-perusahaan multinasional terkait urusan pajak mereka, mengatakan kolaborasi enam negara yang ia bentuk pada 2012 untuk menyelidiki perusahaan e-commerce besar di dunia bisa menjadi prototipe untuk penyelidikan Panama Papers.

“Kami pada dasarnya berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar,” ungkap Jordan kepada surat kabar tersebut. Menurutnya, sejumlah negara telah mendapat bagian atau potongan data dan itu sangat berguna bagi proses penyelidikan. Hal yang paling penting selanjutnya, kata dia, menentukan pembagian tugas setiap negara yang terlibat dalam penyelidik­an Panama Papers.

“Kita harus mulai bicara mengenai data apa yang dimiliki, bagaimana cara kita bisa me­ngumpulkan informasi, dan bagaimana kita bekerja bersama-sama,” tegas Jordan.

Pertemuan untuk membicarakan strategi global memburu wajib pajak akan diselenggarakan Australia selaku Ketua Joint International Tax Shelter Information and Collaboration (JITSIC), bagian dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pada Rabu.

Kebocoran 11,5 juta dokumen rahasia milik firma hukum Mossack Fonseca, yang berbasis di Panama awal bulan ini, mengungkapkan hubungan rahasia para pemimpin dunia, selebritas, dan bintang olahraga. BBC mengungkapkan firma itu membantu para klien mereka menghindari pajak dan menyembunyikan aset.

Skandal yang dikenal dengan Panama Papers itu telah memicu protes global dan menyebabkan Perdana Menteri Islandia mengundurkan diri. Di Inggris, Perdana Menteri David Cameron juga dalam tekanan setelah dokumen tersebut mengungkapkan bahwa ia memiliki saham dan keci­pratan untung dari per­usahaan bernama Blaimore Holdings milik ayahnya.

Buka penyelidikan

Sementara itu, beberapa negara, termasuk Australia, telah membuka penyelidikan hukum terhadap dokumen itu. “Lebih dari 800 warga Australia tercatat dalam file Mossack Fonseca, 80 dari mereka terkait dengan kejahatan serius dan terorganisasi,” ung­kap Australian Financial Review.
Bocoran jutaan dokumen perusahaan Mossack Fonseca itu menjadi konsumsi publik dan media global setelah dilansir pertama kali oleh media Jerman, Suddeutchsche Zeitung (SZ), dan di­sebarkan oleh International Consortium of Investigative Journalists. Australian Financial Review mengatakan JITSIC berencana merilis semua nama pemilik perusahaan offshore yang didirikan Mossack Fonseca, beserta direksi dan pemegang saham, bulan depan. (AFP/AP/I-1)