Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah desakan dari kelompok oposisi yang menuntut Presiden Bashar al-Assad untuk mundur dari jabatannya, pemerintah Suriah justru menggelar pemilihan umum (pemilu) parlemen di sejumlah wilayah yang dikuasai tentara pemerintah, kemarin.
Pada saat yang sama, perundingan damai untuk mengakhiri konflik Suriah yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, telah memasuki putaran kedua. Namun, perundingan itu belum menunjukkan titik temu antara utusan pemerintah Suriah dan wakil oposisi.
Dalam pemilu parlemen Suriah, sebanyak 3.500 kandidat memperebutkan 250 kursi perlemen.
Pemilu mulai dilaksanakan pukul 07.00 waktu setempat.
Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dipenuhi warga yang antusias menyalurkan suara mereka demi masa depan Suriah.
"Saya memberi suara karena pemilu ni akan menentukan masa depan negara (Suriah). Saya berharap pemenangnya akan jujur kepada negara bahkan sebelum ia jujur kepada pemberi suara," kata Yamin al-Homsi, 37, saat mengantre di sebuah TPS di Kota Damaskus.
Samer Issa, seorang sopir taksi paruh baya, berharap kandidat yang terpilih bisa menjalankan tugas negara dengan baik.
"Sekarang terserah para pemenang untuk memenuhi janji-janji mereka," ucap dia.
Proses pemungutan suara dilakukan serentak di sejumlah wilayah yang dikuasai pemerintah atau sepertiga dari total teritorium Suriah.
Wilayah-wilayah itu dihuni hanya sekitar 60% dari populasi penduduk negara yang sedang dilanda konflik tersebut.
Sekitar 7.200 TPS dibuka hingga pukul 12.00 waktu setempat.
Semula sebanyak 11.341 kandidat telah mendaftarkan diri, tetapi akhirnya tinggal 3.500 kandidat yang bertahan.
"(Sebagian yang mundur) meyakini tidak memiliki kesempatan untuk menang," jelas Ketua Komisi Pemilu Pengadilan Tinggi Hisham al-Shaar.
Pelaksanaan pemilu itu menjadikan Suriah telah menggelar pemilu kedua kalinya sejak perang saudara berkecamuk mulai 2011.
Sebagaimana pemilu sebelumnya, pemilu kali ini tidak diikuti masyarakat yang mendukung kelompok antipemerintah.
Boikot oposisi
Sebagaimana pemilu sebelumnya, pihak oposisi menuding pemerintahan Bashar al-Assad ingin menggunakan ajang pemilu untuk memengaruhi perundingan damai.
Kelompok antipemerintah juga menyerukan pemboikotan pelaksanaan pemilu.
Komite Negosiasi Tingkat Tinggi (HNC), gabungan dari kelompok oposisi utama Suriah yang terlibat dalam perundingan damai, mengatakan pemilu itu tidak memiliki legitimasi.
Pemilu hanya dilaksanakan di wilayah yang dikuasai tentara pro-Assad.
"Pemilu ini sebuah dagelan dan saya tidak memercayainya," ujar Mohammad Zobaidiyyeh, seorang mekanik yang tinggal di wilayah yang dikuasai pasukan oposisi.
Di sisi lain, utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengajak HNC dan utusan pemerintah Suriah yang juga dihadiri utusan negara pro-Assad, Iran, dan Rusia, dapat mencapai konsesus dalam perundingan damai di Jenewa, Swiss. (AFP/I-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved