Indonesia Hindari Cara Militer

PEMERINTAH terus berupaya membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Demi keselamatan mereka, pemerintah mengoptimalkan jalur negosiasi, baik langsung kepada kelompok Abu Sayyaf maupun melalui Filipina.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan keselamatan nyawa sandera menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

Untuk itu, pemerintah menyatakan tidak menggunakan opsi pembebasan dengan operasi militer.

"Untuk menghindari korban berjatuhan, opsi penyelamatan yang utama akan dilakukan melalui cara negosiasi. Kalau dengan operasi militer, risikonya sandera bisa terbunuh," ujar Ryamizard, ketika ditemui seusai membuka acara Penataran Kader Organisasi Tingkat Purna Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) ke-14, di Sekolah Calon Perwira AD di Bandung, kemarin.

Menhan menyatakan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Filipina saat ini masih intensif dilakukan.

Kedua negara pun telah sepakat untuk mengutamakan keselamatan para sandera.

Meski pembebasan akan dilakukan dengan cara negosiasi, menurut Menhan, pemerintah Indonesia tetap tidak akan memfasilitasi pembayaran uang tebusan sebesar Rp15 miliar yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf.

Hal itu, kata dia, sepenuhnya diserahkan kepada PT Patria Maritime Lines.

"Negara tidak boleh bayar tebusan karena sama saja itu artinya negara dapat ditekan," terangnya.

Filipina dikritik

Dari Filipina, diwartakan, pemerintah Aquino menuai kritik setelah tewasnya 18 prajurit mereka saat kontak senjata dengan kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Kota Tipo-Tipo dan Al-Barka di Pulau Basilan, Sabtu (9/4) lalu.

Selain 18 tewas, sekitar 52 prajurit Filipina lainnya terluka.

Hal itu memunculkan pertanyaan tentang kemampuan negara tersebut dalam memerangi aksi terorisme.

Pengamat keamanan Asia Tenggara di National War College, Washington, AS, Zacchry Abuza mengatakan peristiwa tersebut memperlihatkan kapasitas operasi penanganan teroris yang dilakukan militer Filipina tidak mumpuni.

Di pihak lain, intervensi AS dalam membantu pasukan Filipina mengatasi teroris juga tidak membawa hasil memuaskan.

"Pendapat saya jelas, bahwa program kontrateroris yang dilatih AS dengan kucuran dana sangat besar, sekitar US$50 juta setahun sejak 2002 itu tidak membawa hasil signifikan," kata Abuza seperti dikutip Wall Street Journal.

Saat diminta menanggapi hal tersebut, juru bicara Pentagon menolak memberikan komentar.

Menurut studi terbaru yang diterbitkan Rand Corp, sebuah lembaga think tank AS, 'Negeri Paman Sam' sudah mengucurkan dana sebesar US$441 juta pada 2002-2013 untuk bantuan keamanan ke Filipina.

Bantuan itu bertujuan melatih pasukan antiteror memerangi kelompok militan.

Bantuan penanganan teroris itu berbeda, misalnya, dengan Indonesia yang menunjukkan hasil cukup positif.

Dalam catatan Rand, aksi kelompok militan di Indonesia justru menurun drastis.

Hal itu berbeda dengan Filipina yang justru meningkat 13 kali lipat selama kurun 2002-2013. (AFP/Ths/I-1)