Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN pengunjuk rasa Thailand berkumpul di Bangkok pada Rabu (10/2) untuk menuntut pembebasan empat aktivis yang ditahan sambil menunggu persidangan atas tuduhan menghina raja Thailand. Kejahatan tersebut dapat diancam hukuman hingga 15 tahun penjara.
Banyak pengunjuk rasa memukul panci dan wajan, seperti yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu. Demonstrasi Bangkok awalnya diorganisir untuk menunjukkan solidaritas bagi pengunjuk rasa di Myanmar. Tetapi aksi tersebut berubah menjadi seruan untuk mengubah atau mengakhiri undang-undang lese majeste yang ketat setelah keempat aktivis itu ditahan pada Selasa.
Polisi dengan perlengkapan anti huru-hara sempat bentrok dengan pengunjuk rasa ketika para aktivis berbaris di dekat kantor polisi. Sebuah tabung asap terlihat di tanah dekat lokasi protes.
"Jika ratusan ribu warga turun ke jalan, kita dapat mereformasi monarki," kata pemimpin protes Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul.
Protes yang dipimpin pemuda di Thailand tahun lalu melanggar tabu tradisional dengan secara terbuka menyerukan reformasi monarki yang kuat dan penolakan jaminan bagi empat pemimpin protes yang dituntut atas penghinaan kerajaan telah membuat marah para aktivis.
Sekitar 1.000 pengunjuk rasa berkumpul saat malam tiba, beberapa memegang tanda yang bertuliskan ‘bebaskan teman kita’ dan ‘hapus 112’, merujuk pada pasal hukum pidana yang mencakup penghinaan kerajaan. Sementara yang lainnya memukul panci logam bertuliskan nomor 112.
Sekitar 44 anggota parlemen oposisi sebelumnya pada Rabu (10/2) mengajukan proposal untuk mengubah aturan tersebut.
Para pemimpin protes menyatakan unjuk rasa sebagai dimulainya kembali demonstrasi jalanan tahun lalu, yang diganggu oleh gelombang kedua infeksi virus korona yang telah membuat kasus Thailand meningkat lima kali lipat sejak pertengahan Desember 2020.
"Hari ini adalah pertemuan pertama, pembukaan pertama dan pertempuran setelah sistem yang tidak adil memenjarakan teman-teman kami," kata Panupong Jadnok, seorang pemimpin protes.
Mereka memperbarui tiga tuntutan tahun lalu yaitu menggulingkan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, menulis ulang konstitusi yang didukung militer, dan mereformasi monarki.
Panupong mengatakan peristiwa di Myanmar harus menginspirasi gerakan Thailand. Prayut, yang memimpin kudeta pada 2014, mengatakan kembalinya protes akan merugikan Thailand.
"Apakah itu pantas? Jika tidak, maka jangan dukung mereka. Bukankah kita sudah cukup di Thailand?" tandasnya. (Aiw/CNA/OL-09)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved