Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
RATUSAN pengunjuk rasa Thailand berkumpul di Bangkok pada Rabu (10/2) untuk menuntut pembebasan empat aktivis yang ditahan sambil menunggu persidangan atas tuduhan menghina raja Thailand. Kejahatan tersebut dapat diancam hukuman hingga 15 tahun penjara.
Banyak pengunjuk rasa memukul panci dan wajan, seperti yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu. Demonstrasi Bangkok awalnya diorganisir untuk menunjukkan solidaritas bagi pengunjuk rasa di Myanmar. Tetapi aksi tersebut berubah menjadi seruan untuk mengubah atau mengakhiri undang-undang lese majeste yang ketat setelah keempat aktivis itu ditahan pada Selasa.
Polisi dengan perlengkapan anti huru-hara sempat bentrok dengan pengunjuk rasa ketika para aktivis berbaris di dekat kantor polisi. Sebuah tabung asap terlihat di tanah dekat lokasi protes.
"Jika ratusan ribu warga turun ke jalan, kita dapat mereformasi monarki," kata pemimpin protes Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul.
Protes yang dipimpin pemuda di Thailand tahun lalu melanggar tabu tradisional dengan secara terbuka menyerukan reformasi monarki yang kuat dan penolakan jaminan bagi empat pemimpin protes yang dituntut atas penghinaan kerajaan telah membuat marah para aktivis.
Sekitar 1.000 pengunjuk rasa berkumpul saat malam tiba, beberapa memegang tanda yang bertuliskan ‘bebaskan teman kita’ dan ‘hapus 112’, merujuk pada pasal hukum pidana yang mencakup penghinaan kerajaan. Sementara yang lainnya memukul panci logam bertuliskan nomor 112.
Sekitar 44 anggota parlemen oposisi sebelumnya pada Rabu (10/2) mengajukan proposal untuk mengubah aturan tersebut.
Para pemimpin protes menyatakan unjuk rasa sebagai dimulainya kembali demonstrasi jalanan tahun lalu, yang diganggu oleh gelombang kedua infeksi virus korona yang telah membuat kasus Thailand meningkat lima kali lipat sejak pertengahan Desember 2020.
"Hari ini adalah pertemuan pertama, pembukaan pertama dan pertempuran setelah sistem yang tidak adil memenjarakan teman-teman kami," kata Panupong Jadnok, seorang pemimpin protes.
Mereka memperbarui tiga tuntutan tahun lalu yaitu menggulingkan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, menulis ulang konstitusi yang didukung militer, dan mereformasi monarki.
Panupong mengatakan peristiwa di Myanmar harus menginspirasi gerakan Thailand. Prayut, yang memimpin kudeta pada 2014, mengatakan kembalinya protes akan merugikan Thailand.
"Apakah itu pantas? Jika tidak, maka jangan dukung mereka. Bukankah kita sudah cukup di Thailand?" tandasnya. (Aiw/CNA/OL-09)
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
Sebanyak 19 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari dan menuju Stasiun Gambir akan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara.
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Pemerintah tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya, penyampaian itu semestinya dilakukan dengan tertib tanpa adanya vandalisme.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved