Jaksa Selidiki Suap di Gedung Putih

KEMENTERIAN Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki potensi kejahatan terkait dengan penyaluran uang ke Gedung Putih dengan imbalan pengampunan presiden.

Hakim Distrik AS merilis perintah investigasi terhadap kasus yang disebutnya suap untuk pengampunan. Sebuah dokumen juga beredar dan memberikan sedikit rincian dari skema yang dituduhkan, tetapi tidak menyebutkan nama orang-orang yang berpotensi terlibat.

Seperti diungkap harian The Guardian, dokumen tersebut menyebutkan bahwa Jaksa Federal di Washington mengatakan telah memperoleh bukti skema penyuapan ketika seseorang akan menawarkan kontribusi politik yang substansial sebagai imbalan pengampunan presiden atau penangguhan hukuman.

Jaksa juga sedang menyelidiki skema lobi rahasia ketika beberapa orang bertindak sebagai pelobi bagi pejabat senior Gedung Putih.

Seorang pejabat Kementerian Kehakiman mengatakan, tidak ada pejabat pemerintah yang sedang ataupun telah menjadi target  penyelidikan. 

Presiden memiliki kewenangan di bawah Konstitusi AS untuk mengampuni orangorang yang dihukum karena kejahatan federal. Presiden Donald Trump pekan lalu mengampuni mantan penasihat keamanan nasional, Michael Flynn, yang telah dua kali mengaku bersalah karena berbohong kepada FBI selama penyelidikan tentang campur tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden 2016.

Tidak ada kecurangan

Jaksa Agung AS Bill Barr mengungkapkan, Kementerian Kehakiman tidak menemukan bukti kecurangan yang cukup signifikan dalam pilpres untuk membuat Joe Biden kalah dari Trump. “Sampai saat ini kami belum menemukan kecurangan dalam skala yang dapat memengaruhi hasil yang berbeda dalam pemilihan,” kata Barr.

Barr mengeluarkan komentar tersebut saat tim sukses Trump terus berusaha membuktikan telah terjadi kecurangan di negara bagian Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan tempat lain. Mereka berupaya mencegah kemenangan Biden yang akan diumumkan secara resmi  pada 14 Desember 2020. 

Pengacara Trump telah mengklaim berbagai hal, mulai pengisian kotak suara dan pencetakan surat suara palsu, ribuan orang mati yang ikut memilih, hingga mesin penghitung suara yang diprogram untuk mendukung Biden.

Perjanjian perdagangan

Presiden terpilih Joe Biden mengatakan tidak akan segera menghapus perjanjian perdagangan fase 1 yang ditandatangani Donald Trump dengan Tiongkok. “Saya tidak akan melakukan tindakan segera dan hal yang sama berlaku untuk tarif,” kata Biden, kemarin.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Tiongkok setuju untuk meningkatkan pembelian produk dan jasa Amerika setidaknya sebesar US$200 miliar selama 2020 dan 2021.

Biden menyebut akan terfokus ke kebijakan yang ditargetkan pada praktik penyalah gunaan oleh Tiongkok, seperti mencuri kekayaan intelektual, subsidi ilegal kepada perusahaan, dan memaksa transfer teknologi dari perusahaan AS ke mitra Tiongkok. (AFP/Nur/X-11)