Muhyiddin Sementara Bisa Bertahan

ORGANISASI Nasional Melayu Bersatu (UMNO) akhirnya mempertahankan dukungannya untuk pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin setelah dewan tertinggi UMNO berkumpul kemarin.

UMNO merupakan partai terbesar di koalisi saat ini dengan menguasai 39 dari 222 kursi di parlemen. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa partainya juga tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai oposisi. “Anggota parlemen UMNO akan terus mendukung pemerintahan Perikatan Nasional,” kata Zahid.

“UMNO mendesak agar prinsip kerja sama ditingkatkan, yang harus berlandaskan pada penghormatan dan konsensus politik,” tambahnya.

Selain menyerukan agar prakarsa rekonsiliasi nasional atau agenda perdamaian segera dilaksanakan, Zahid juga meminta pemerintah mengambil pendekatan yang lebih inklusif untuk menangani pandemi covid-19 dan dampak ekonomi yang diderita warga Malaysia.

Rapat dewan tertinggi UMNO berlangsung setelah Raja Malaysia Sultan Abdullah menolak usulan pelaksanaan keadaan darurat dari PM Muhyiddin.

Sebelumnya, anggota parlemen dari kubu Barisan Nasional (BN) juga bertemu untuk membahas perkembangan politik negara. Mantan Perdana Menteri Najib Razak mengatakan anggota parlemen dari BN sudah memberi pandangan dan pendapat mereka tentang sikap koalisi dalam pemerintahan Perikatan Nasional dan arah yang harus diputuskan UMNO.

Adapun Wakil Presiden UMNO Hishamuddin Hussein yang juga menjadi Bendahara Umum BN, menyebut keputusan UMNO harus mementingkan kepentingan rakyat dan negara.

Siap kerja sama

Tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, kemarin menyatakan partainya, PKR, siap bekerja sama dengan semua politisi yang ingin mewujudkan Malaysia yang bersih dari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, Anwar tidak menyinggung nama Najib Razak yang sebelumnya menyebut telah mengusulkan kerja sama antara UMNO dengannya.

Anwar juga menyatakan peringatan terbaru dari Sultan Abdullah soal masalah penyalahgunaan kekuasaan harus ditanggapi serius. “Setiap upaya untuk memulihkan mandat rakyat harus diprioritaskan, termasuk juga mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, tanpa harus menggadaikan prinsip perjuangan dan idealisme,” tegasnya seperti dikutip dari harian The New Strait Times.

Anwar Ibrahim sebelumnya juga mengklaim sudah memiliki dukungan mayoritas untuk menjadi perdana menteri. (AFP/Van/X-11)