ORGANISASI Nasional Melayu Bersatu (UMNO) akan mempertahankan dukungan untuk pemerintah Muhyiddin Yassin. Hal itu ditegaskan UMNO, Selasa (27/10) pagi, setelah rapat dewan tertinggi, Senin (26/10) malam.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan dewan setuju partainya tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai oposisi.
“Anggota parlemen UMNO akan terus mendukung pemerintahan Perikatan Nasional (PN),” kata Zahid dalam keterangannya.
Baca juga: BN Pertimbangkan Ganti Muhyiddin
“UMNO mendesak agar prinsip kerja sama ditingkatkan, yang harus berputar pada penghormatan dan konsensus politik,” tambahnya.
Partai tersebut menyerukan prakarsa rekonsiliasi nasional atau agenda perdamaian segera dilaksanakan.
Zahid juga meminta pemerintah mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan melihat perbedaan ideologis partai di masa lalu untuk menangani pandemi covid-19 dan dampak ekonomi yang diderita warga Malaysia.
Rapat dewan tertinggi diadakan untuk memutuskan apakah partai tersebut akan terus mendukung perdana menteri, setelah upaya terakhir yang gagal mengumumkan keadaan darurat. UMNO adalah partai terbesar di blok penguasa PN saat ini, memegang 39 dari 222 kursi di parlemen.
Sebelumnya, Senin (26/10), anggota parlemen Barisan Nasional (BN) bertemu di Putra World Trade Center untuk membahas perkembangan politik negara.
Mantan Perdana Menteri Najib Razak mengatakan berbagai anggota parlemen BN memberikan pandangan dan pendapat mereka tentang sikap koalisi dalam pemerintahan Perikatan Nasional (PN) dan arah yang harus diputuskan oleh UMNO.
“Bagaimanapun, UMNO tidak bisa putus. Itu harus bertindak sebagai satu blok. Ini adalah opini yang dimiliki oleh semua anggota,” ujarnya.
Wakil Presiden UMNO Hishamuddin Hussein, yang juga Bendahara Umum BN, pernah mengatakan: “Apapun keputusan yang kita buat, itu harus atas dasar apa yang baik untuk rakyat dan negara.”
Pemerintahan Muhyiddin tampaknya semakin diperangi, dengan UMNO sebelumnya memperjuangkan redistribusi posisi pemerintah yang lebih disukai untuk anggota parlemen partai.
Sementara pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengklaim dia memiliki dukungan mayoritas untuk menjadi perdana menteri.
Akhit pekan lalu, Muhyiddin telah meminta Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menyatakan keadaan darurat di tengah krisis covid-19 dan ketidakstabilan politik, yang akan membuat kursi parlemen yang akan datang ditangguhkan. Permintaan itu ditolak raja setelah dia berkonsultasi dengan Dewan Penguasa Melayu pada Minggu (25/10). (CNA/OL-1)
