PERDANA Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar lebih objektif menyikapi dugaan manipulasi nilai tukar mata uang dong terhadap dolar AS, yang menurut Hanoi, kebijakan pemerintah terkait nilai mata uang tidak bertujuan meningkatkan angka ekspor.
PM Phuc mengatakan Trump sebaiknya “menilai situasi di Vietnam lebih objektif”.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) awal bulan ini mengatakan pihaknya memulai penyelidikan terhadap dugaan Vietnam telah menurunkan nilai tukar mata uangnya, dong terhadap dolar AS, yang dinilai membahayakan sektor dagang AS. Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut terhadap arahan Trump.
“Jika dong mengalami devaluasi, itu akan mengancam sektor ekonomi,” kata PM Phuc ke kepala Korporasi Pembangunan Keuangan Internasional AS, Adam Boehler, saat keduanya bertemu di Hanoi, Senin (26/10).
“Vietnam tidak menggunakan kebijakan nilai tukarnya untuk menciptakan keuntungan yang kompetitif di sektor dagang internasional,” terang dia.
AS telah memasukkan Vietnam dalam daftar negara yang diduga memanipulasi nilai tukar mata uangnya, karena Hanoi melaporkan surplus dalam hubungan dagangnya dengan Washington. Tidak hanya itu, AS curiga surplus neraca berjalan Vietnam besar dan banyaknya persepsi bank sentral setempat telah lama aktif membeli mata uang asing.
Departemen Keuangan AS pada Agustus menemukan bahwa nilai mata uang Vietnam pada 2019 lebih rendah 4,7 persen apabila dibandingkan dengan nilai yang seharusnya. Rendahnya nilai mata uang itu disebabkan oleh intervensi Pemerintah Vietnam.
Phuc, lewat pernyataan tertulisnya, meminta Boehler untuk memberi tahu Trump dan Departemen Keuangan AS agar “membuat penilaian yang lebih objektif terhadap situasi riil di Vietnam, khususnya tidak seimbangnya neraca dagang”.
Kedutaan AS di Vietnam belum menanggapi pertanyaan terkait masalah itu.
Vietnam mengalami surplus dalam hubungan dagangnya dengan AS, yang menjadi salah satu pasar terbesarnya untuk produk ekspor.
Menurut data bea cukai Vietnam nilai surplus itu naik dari 33,96 miliar dolar AS (sekitar Rp496,8 triliun) pada sembilan bulan pertama 2019 jadi 44,3 miliar dolar AS (sekitar Rp648,1 triliun) pada periode yang sama 2020.
Departemen Keuangan AS kemungkinan tidak akan menyerahkan laporan tahunan tidak resminya terkait manipulasi mata uang internasional ke Kongres sampai berlangsungnya pemilihan presiden AS pada 3 November, kata seorang sumber minggu lalu. (Ant/OL-13)
Baca Juga: Aturan Darurat Ditolak Raja, Posisi Muhyiddin Makin Tertekan
