Rabu 21 Oktober 2020, 02:25 WIB

Polisi Thailand Selidiki Media

Polisi Thailand Selidiki Media

AFP
Pengunjuk rasa prodemokrasi memberi hormat tiga jari di luar pusat perbelanjaan Siam Paragon di Bangkok, kemarin.

 

POLISI Thailand mengatakan telah memerintahkan penyelidikan terhadap empat media massa dan memberlakukan pembatasan pada aplikasi perpesanan Telegram di bawah tindakan darurat untuk mencoba menghentikan protes.

Pengumuman investigasi media itu memicu tuduhan serangan terhadap kebebasan pers oleh pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan pemimpin militer yang ingin diusir para pengunjuk rasa dari kantor.

Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di sebuah persimpangan di Bangkok meneriakkan,”Terus berjuang!” Itu demonstrasi terbaru dalam tiga bulan protes yang juga menyerukan reformasi monarki.

“Tindakan pemerintah sudah merampas hak orang atas informasi,” kata Jin, 19, yang seperti banyak pengunjuk rasa tidak bersedia
menyebutkan nama aslinya.


Larangan pertemuan

Pemerintah Thailand sudah memerintahkan larangan penerbitan berita dan informasi daring yang dapat memengaruhi keamanan nasional sejak pekan lalu. Muncul pula larangan pertemuan politik yang dihadiri lebih dari lima orang. Tujuannya mengatasi unjuk rasa yang semakin meningkat.

Menurut dokumen polisi tertanggal 16 Oktober, penyelidikan telah diperintahkan terhadap konten dari empat media serta halaman Facebook dari sebuah kelompok protes.

“Beberapa konten dapat menyebabkan kebingungan dan memicu keresahan masyarakat,” kata juru bicara kepolisian Kissana Phathanacharoen.

Dia menambahkan, regulator penyiaran dan kementerian digital akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai.

Menurut kelompok independen Manushya Foundation, yang berkampanye untuk kebebasan internet, tindakan pemerintah Thailand ialah upaya untuk membungkam kebebasan pers.

“Karena larangan berunjuk rasa tidak berjalan, pemerintah yang didukung militer itu kini ingin membuat orang takut menyatakan kebenaran. Kami mendesak pers untuk menentang larangan ini,” ujar Direktur Manushya, Emilie Palamy Pradichit. (AFP/Van/X-11)

Baca Juga

AFP/Justin Tallis

Inggris Amankan 2 Juta Dosis Vaksin dari Moderna

👤Nur Aivanni 🕔Minggu 29 November 2020, 15:14 WIB
Selain Moderna, Inggris juga telah mengamankan 5 juta dosis vaksin dari Pfizer. Negara kerajaan memiliki akses 257 juta dosis vaksin dari...
ASHRAF SHAZLY / AFP

PM Ethiopia Klaim Pertempuran di Tigray Selesai

👤Nur Aivanni 🕔Minggu 29 November 2020, 08:32 WIB
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed  mengatakan bahwa operasi militer di wilayah Tigray selesai setelah tentara mengklaim kendali...
MI/Pius Erlangga

Pertukaran Pemuda Untuk Tingkatkan SDM dan Diplomasi

👤Haufan Hasyim Salengke 🕔Minggu 29 November 2020, 07:34 WIB
Program pemuda internasional ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun juga untuk mendukung...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya