DEMI mendongkrak ekonomi yang tengah lesu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan mobilisasi massal. Keputusan itu diambil setelah pertemuan Partai Buruh di tengah pandemi covid-19.
Belum lama ini, banjir melanda wilayah Korea Utara, yang menambah tekanan ekonomi. Adapun kewajiban mobilisasi massal termasuk jam kerja yang diperpanjang.
Sebenarnya, hal ini wajar dilakukan di Korea Utara jelang perhelatan besar. Namun, mobilisasi massal kali ini berlangsung selama 80 hari. Upaya tersebut bahkan disebut pertempuran, karena Korea Utara menganut terminologi militeristik dan gagasan perjuangan.
Baca juga: Korea Utara Bakal Tetapkan Rencana Ekonomi 5 Tahunan
"Kami telah melakukan prestasi bersejarah dengan upaya luar biasa. Dengan berani mengatasi cobaan dan kesulitan berat, yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Kim seperti dilaporkan KCNA.
"Kami masih menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Ada banyak target yang harus dicapai pada tahun ini,” imbuhnya.
Partisipasi publik dalam pertempuran yang melelahkan ini akan diawasi dengan ketat. Bahkan, menjadi parameter kesetiaan terhadap rezim Kim Jong-un. Akan tetapi, mobilisasi massal menuai protes dari kelompok pejuang hak asasi manusia, lantaran dinilai sebagai kerja paksa.
Baca juga: Militer Korut Tembak Warga Korsel, Kim Jong-un Minta Maaf
Partai penguasa Korea Utara segera menyusun rencana ekonomi baru dalam pertemuan akbar pada awal 2021. Adapun, Korea Utara telah mengalami krisis ekonomi, serta terkena sanksi internasional atas program rudal balistik dan nuklir.
Analis memperkirakan otoritas Korea Utara berencana menunjukkan gebrakan dalam kebijakan baru, yang menandai HUT ke-75 partai berkuasa di negara itu.(AFP/OL-11)
