Menteri Tenaga Kerja Hong Kong Pertimbangkan untuk Mundur

MENTERI Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi-kwong, menyampaikan bahwa dirinya telah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan. Satu-satunya anggota kabinet dengan latar belakang oposisi itu mengungkapkan kerusuhan sosial selama berbulan-bulan sejak Juni tahun lalu jadi alasan dirinya untuk mundur.

"Banyak orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya, dan bahkan mendesak saya untuk berhenti. Bagaimana saya tidak mempertimbangkan ini?" kata Law dalam wawancara televisi yang disiarkan Jumat malam.

Baca juga: Mayoritas Anggota DK PBB Tolak Usulan AS untuk Sanksi Iran

"Saya harus mempertimbangkan bagaimana tindakan individu saya akan memengaruhi tim dan Hong Kong dalam jangka panjang." lanjutnya.

Law mengundurkan diri dari Partai Demokrat yang dia dirikan bersama, dan bergabung dengan kabinet Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng Yuet-ngor pada 2017. Partainya pada Agustus tahun lalu, meminta dia agar mengembalikan aspirasi untuk mengejar keadilan dan demokrasi, dan untuk keluar dari pemerintah.

Mantan profesor bidang pekerjaan sosial di Universitas Hong Kong juga menyebutkan bahwa dia mengenal Lam selama beberapa dekade, melihat bagaimana dia naik pangkat dari kepala departemen menjadi kepala biro dan kemudian menjadi pemimpin kota.

"Kekuasaan membawa dampak negatif yang besar pada individu, dan saya terus mengingatkan diri saya dan teman-teman saya tentang hal ini," katanya, seraya menambahkan bahwa dengan otoritas muncul perasaan bahwa orang lain tidak akan berani membantah. 

"Orang-orang harus waspada dengan fakta ini," Law memperingatkan.

Selama wawancara, Law juga menceritakan protes tahun lalu yang dipicu oleh RUU ekstradisi yang sekarang ditarik, yang memungkinkan buronan diekstradisi ke yurisdiksi lain, terutama Tiongkok.

"Beberapa percaya bentrokan di kompleks Dewan Legislatif atau protes yang melibatkan jutaan orang telah mengubah keputusan pemerintah," kata Law.

"Ini hanyalah keyakinan, karena pemerintah sering membuat keputusan lebih awal." imbuhnya.

Pada 9 Juni tahun lalu, penyelenggara aksi protes mengatakan satu juta orang membanjiri jalan-jalan menentang RUU itu. Pihak berwenang, kemudian mengeluarkan pernyataan larut malam yang mengatakan debat Legco tentang RUU tersebut akan dilanjutkan pada 12 Juni.

Baca juga: Beijing Izinkan Warga Tak Pakai Masker di Ruang Publik

Lebih banyak orang turun ke jalan lagi hari itu ketika konfrontasi intens antara pengunjuk rasa dan polisi meletus di luar badan legislatif. Sehingga, memaksa pertemuan itu ditunda. Carrie Lam akhirnya mengumumkan penangguhan RUU itu tiga hari kemudian, dan secara resmi ditarik pada bulan September.

"Bukan insiden pada 12 Juni, tetapi apa yang terjadi pada tanggal 9, yang menyebabkan pengumuman pada tanggal 15. Banyak yang melihat kausalitas dengan cara yang terlalu sederhana," pungkasnya.(SCMP/OL-6)