Aksi Kudeta Mali Menuai Kecaman Internasional

PERSERIKATAN BangsaBangsa bergabung dengan kecaman global atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Mali yang membuat Presiden Ibrahim Boubacar Keïta terpaksa mengundurkan diri.

Dewan Keamanan PBB menggemakan seruan serupa oleh badan-badan regional untuk segera membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemulihan tatanan konstitusional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mencuit kecamannya dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak kembali ke pemerintahan sipil dengan mengatakan.

“Perang melawan kelompok teroris dan pertahanan demokrasi serta supremasi hukum tidak dapat dipisahkan.” Sementara itu, pihak militer mengklaim bahwa mereka bertindak mencegah negara itu jatuh ke dalam kekacauan lebih lanjut.

Mereka mengatakan akan membentuk pemerintahan sipil dan mengadakan pemilihan umum baru. Laporan di Mali mengatakan Kolonel Assimi Goita telah dikukuhkan sebagai presiden junta militer baru yang menyebut dirinya Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat (CNSP).

Dia bertemu para pegawai negeri sipil senior, Rabu (19/8) pagi. “Kami tidak memiliki ambisi politik, kami ialah tentara, tujuan kami ialah mentransfer kekuasaan dengan cepat.

Negara akan berlanjut, kami jamin dukungan kami untuk bekerja dalam ketenangan, kami ingin meyakinkan Anda,” ujarnya kepada para pejabat dalam surat kabar Mali, Journal du Mali.

Uni Afrika telah menangguhkan keanggotaan Mali setelah tentara menggulingkan presiden dan pemerintahannya pada Selasa (18/8). Dewan Perdamaian dan Keamanan Pan-Afrika mengatakan penangguhan akan tetap berlaku sampai pemulihan tatanan konstitusional di negara Afrika Barat itu, Rabu (19/8).

Tuntut dibebaskan

Mereka juga menuntut agar Presiden Boubacar Keita dan pejabat senior lainnya dibebaskan.

Dalam perkembangan terkait, Nigeria--negara berpenduduk terbesar di Afrika mengutuk kudeta di Mali, menuntut pemulihan tatanan konstitusional segera.

“Pemerintah Nigeria dengan tegas mengutuk kudeta yang terjadi di Mali, kemarin, dan menuntut pemulihan segera tanpa syarat tatanan konstitusional,” ujar Menteri Luar Negeri Nigeria, Rabu (19/8).

“Kami menyambut baik aktivasi mendesak kekuatan ECOWAS Standby,” tambahnya mengacu pada Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, sebuah blok politik dan ekonomi beranggotakan 15 anggota yang berpengaruh. Keita mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (18/8) setelah ditahan oleh tentara. Perdana Menteri Boubou Cisse juga ditahan.

Ketegangan meletus di Mali pada 2012 setelah kudeta yang gagal dan pemberontakan oleh separatis Tuareg yang pada akhirnya memungkinkan kelompok militan yang terkait dengan al-Qaeda untuk mengambil kendali atas bagian utara negara itu.

“Saya ingin tidak ada darah yang tumpah untuk membuat saya tetap berkuasa,” kata Keita dalam pidato singkat yang disiarkan di televisi pemerintah.

Keita juga menyatakan penyesalan atas jatuhnya korban jiwa saat demonstrasi yang diadakan pada 10-12 Juli. Pada Selasa, Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse dibawa ke Kamp Militer Kati yang terletak di 15 kilometer (9 mil) barat laut ibu kota, Bamako, sekitar pukul 16.30 waktu lokal menurut Le Journal du Mali.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengutuk kudeta tersebut dan berbicara melalui telepon dengan Keita serta para pemimpin Niger, Pantai Gading, dan Senegal saat kudeta itu berlangsung. Macron menjanjikan dukungan penuh untuk upaya mediasi ECOWAS, tetapi kantornya mengatakan dia tidak akan berkomentar lebih lanjut sampai setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB. (BBC/AA/I-1)