Tiongkok Buka Kantor Intelijen di Hong Kong

TIONGKOK kemarin membuka kantor baru bagi polisi rahasia atau agen intelijen mereka di Hong Kong. Kantor itu mulai beroperasi secara resmi di Hong Kong untuk pertama kalinya di bawah undang-undang keamanan yang baru.

Markas intelijen tersebut terletak di sebuah bekas hotel yang direnovasi dengan cepat dan menghadap ke Taman Victoria di kota administrasi khusus itu. Lokasi itu sebelumnya menjadi pusat protes para aktivis prodemokrasi, termasuk pada peringatan tahunan kembalinya Hong Kong ke kekuasaan Tiongkok.

Dikutip dari AFP, sebuah plakat bertuliskan nama badan keamanan tersebut kemarin diumumkan di hadapan pemerintah Hong Kong dan petinggi Beijing.

Polisi kemudian memblokade jalan dan memasang barikade di sekitar bekas Metropark Hotel itu. Sebuah bendera Tiongkok dipasang pada sebuah tiang di luar gedung. Sebuah plakat dengan lambang nasional juga dibentangkan.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, yang pro-Beijing, memuji peresmian kantor itu dan menyatakannya sebagai momen bersejarah. Dia mengatakan aparat intelijenTiongkok akan menjadi mitra penting dalam membantu menjaga keamanan nasional.

Luo Huining, utusan utama Beijing untuk Hong Kong, mengatakan kota itu kini ‘mengucapkan selamat berpisah pada hari-hari ketika kota itu tidak berdaya dalam masalah keamanan nasional’.

Tokoh garis keras

Pekan lalu Beijing telah menunjuk Zheng Yanxiong untuk memimpin kantor intelijen tersebut. Zheng ialah seorang tokoh garis keras dari partai komunis Tiongkok.

Salah satu wakilnya, Li Jiangzhou, merupakan seorang petugas keamanan publik veteran yang selama ini bekerja di Kantor Penghubung yang mewakili Beijing di Hong Kong.

Pejabat lainnya ialah Sun Qingye. Pekan lalu, South China Morning Post yang mengutip sumber pemerintah menggambarkan Sun sebagai pejabat senior dari agen intelijen Tiongkok.

Berdasarkan UU keamanan terbaru di Hong Kong, Tiongkok kini memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus yang dinilai serius. Lalu agen keamanan Tiongkok dapat bekerja dengan bebas di Hong Kong dengan kekuasaan menyelidiki dan menghukum pelaku kejahatan terhadap
keamanan nasional.

Sebelumnya, yurisdiksi itu hanya dimiliki oleh kepolisian dan pengadilan Hong Kong. Tiongkok beralasan UU tersebut diperlukan untuk menegakkan stabilitas di wilayah itu. (Van/X-11)