Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

10 Kepala Negara Dipastikan Hadiri KTT OKI

Yanurisa Ananta
01/3/2016 17:26
10 Kepala Negara Dipastikan Hadiri KTT OKI
(Istimewa)

SEDIKITNYA 10 kepala negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengonfirmasi kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Jakarta, 6-7 Maret 2016. Selain itu, 12 menteri luar negeri negara anggita OKi juga telah mengonfirmasi kehadiran dan 47 negara akan mengiriman utusan.

"Dari 56 negara yang diundang sudah ada 10-11 kepala negara yang mengonfirmasi untuk hadir. Sebanyak 47 negara mengonfirmasi namun belum tahu siapa yang akan mewakili untuk hadir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Natsir, Selasa (1/3)

Sebelumnya, pihak Kemenlu mengatakan jarak pengumuman KTT OKI dan hari terselenggaranya KTT cenderung mendesak. Beberapa kepala negara membatalkan kehadiran karena harus menghadiri pertemuan lain.

Armanatha menyebut memang biasanya pengumuman gelaran dibuat 4-5 bulan sebelumnya. Kali ini, pertemuan darurat dibentuk untuk mengingatkan dunia bahwa di tengah persoalan konflik Timur Tengah, konflik Arab Saudi, Iran dan terorisme, masih ada konflik Palestina-Israel yang masih butuh perhatian.

"Perhatian negara-negara Arab dan negara Eropa bukan lagi tentang Palestina. Kami mengingatkan pada dunia, bahwa boleh saja kita menghadapi beragam tantangan (di Timur Tengah) tapi jangan melupakan Palestina yang mesti diperjuangkan," tambah Armanatha.

Anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, Amerika Serikat (AS), Inggris, Tiongkok, Prancis dan Rusia turut diundang dalam KTT OKI kali ini. Belum semua negara memberi konfirmasi namun sudah ada indikasi akan mengirim perwakilannya.

"Belum semuanya konfirmasi. Tapi semua negara anggota Dewan Keamanan memiliki kedutaan di sini. Kalau tingkat kepala negara atau menteri tidak hadir pusat akan meminta perwakilan dari kedutaan besar di Jakarta," papar Armanatha.

Hingga saat ini, sejumlah draf yang akan dibahas dalam pertemuan sudah disebar ke sejumlah undangan. Kemenlu sudah menerima beberapa tanggapan dan mengumpulkan masukan untuk di bahas dalam Senior Official Meeting (SOM), 6 Maret 2016. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Widhoroso
Berita Lainnya