Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau negara-negara untuk mulai melonggarkan lockdown secara bertaham. Namun, bukan berarti mengendurkan kewaspadaan dan social distancing serta menjaga kebersihan. Negara harus siap untuk kembali pembatasan jika virus korona melonjak lagi.
Ahli darurat utama WHO Dr Mike Ryan mengatakan, warga yang berada di fasilitas perawatan jangka panjang, penjara dan asrama migran harus dilindungi.
“Virus ini telah menyebar di berbagai fasilitas untuk para manula di Eropa dan Amerika Utara, sementara di Singapura covid-19 telah menginfeksi pekerja migran di asrama. Karena percikan dalam situasi seperti itu bisa berubah menjadi sebuah kebakaran dengan sangat cepat," ujarnya dikutip, Sabtu (2/5).
WHO memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah selama lockdown karena alasan sosial, psikologis, dan ekonomi.
Bahkan ketika beberapa negara Barat mulai mengurangi penguncian, ada tren penyebaran yang mengkhawatirkan di negara-negara dari Haiti hingga Somalia dan Yaman. Ryan juga mengutip Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Yaman, Afghanistan, Sierre Leone, Republik Afrika Tengah, serta Nigeria utara. (CNA/OL-8)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved