RATUSAN ribu demonstran kembali turun ke jalan di Prancis pada Selasa (17/12). Aksi mereka menandai kebuntuan agenda reformasi pensiun yang telah memicu hampir dua minggu pemogokan dan melumpuhkan sistem transportasi Prancis.
Serikat Umum Buruh Prancis (CGT) mengatakan, dalam akun Twitternya, sekitar 1,8 juta demonstran telah turun ke jalan di berbagai daerah di Prancis. Jumlah tersebut lebih tinggi dari 1,5 juta demonstran yang mengikuti aksi demonstrasi besar sebelumnya pada 5 Desember lalu.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan sekitar 615 ribu orang ambil bagian dalam lebih dari 100 demonstrasi di berbagai daerah di Prancis, termasuk 76 ribu demonstran yang mengikuti aksi di Paris.
Mereka yang bergabung di antaranya berprofesi sebagai guru, pekerja rumah sakit, pegawai transportasi, dan pegawai negeri.
Baca juga: Prancis, Jerman, dan Italia Desak Hentikan Pertempuran Libia
Aksi demonstrasi membuat menara Eiffel terpaksa ditutup. Sementara polisi berada dalam keadaan siaga tinggi, mewaspadai pengulangan aksi sebelumnya yang merusak toko-toko dan membakar kendaraan.
Polisi di Paris pun menembakkan gas air mata setelah demonstran melemparkan proyektil ke arah mereka. Polisi mengatakan sedikitnya 30 orang telah ditangkap di ibu kota Prancis, Paris.
CGT mengatakan pekerja listrik yang menjadi bagian aksi demonstrasi telah memutuskan aliran listrik ke sekitar 50 ribu rumah di dekat Bordeaux dan 40 ribu rumah lainnya di Lyon pada malam sebelumnya.
CGT dan empat serikat buruh Prancis lainnya mengeluarkan ultimatum bersama kepada pemerintah Prancis. Mereka mengatakan aksi pemogokan para buruh akan berlanjut tanpa penundaan hingga Hari Raya Natal tiba, kecuali jika pemerintrah Prancis menanggapi tuntutan mereka dalam beberapa jam mendatang.
Para pemimpin oposisi juga telah mendesak pemerintah untuk memikirkan kembali rencana reformasi pensiun.
Sistem transportasi Prancis masih akan terganggu dengan berlanjutnya aksi pemogokan pada Rabu (18/12).
Setengah dari 16 jalur metro Paris ditutup dan jumlah layanan kereta api regional maupun pinggiran kota juga dibatasi. Beberapa universitas pun telah membatalkan atau menunda ujian akhir tahun.
Panitia aksi pemogokan berharap mengulang aksi pemogokan massal bersejarah pada akhir 1995 lalu, yang membuat Prancis lumpuh selama tiga pekan dan memaksa pemerintah saat itu membatalkan rencana reformasi pensiun.
Sementara itu, pemerintah berjanji tidak akan menyerah pada tuntutan serikat pekerja yang memprotes rencana Presiden Emmanuel Macron merombak sistem pensiun.
Macron ingin mengimplementasikan janji kampanyenya yang akan menerapkan sistem pensiun universal berbasis poin yang dikelola secara terpusat.
Tekanan pada Macron semakin meningkat manakala Komisaris Prancis yang mengawasi reformasi sistem pensiun, Jean-Paul Delevoye, mengundurkan diri, Senin (16/12) lalu.
Sistem reformasi pensiun yang ingin diterapkan Macron nantinya akan menghilangkan 42 skema pensiun khusus untuk berbagai sektor berbeda. Di antaranya, pekerja kereta api dan perusahaan energi hingga pengacara dan karyawan Opera Paris, yang sering kali memberikan pensiun lebih tinggi atau pensiun dini kepada pekerja.
Serikat pekerja mengatakan perubahan itu akan mengakibatkan jutaan pekerja di sektor swasta terpaksa bekerja sampai usia pensiun resmi 62 tahun jika ingin menerima upah pensiun penuh.
Kebijakan usia pensiun resmi 62 tahun, menjadikan Prancis sebagai salah satu negara dengan usia minimum pensiun terendah di antara negara-negara maju. (afp/OL-2)
