RIBUAN orang mengikuti konferensi tahunan tentang kebijakan luar negeri Indonesia atau Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2019 di Jakarta, Sabtu (30/19). Kegiatan yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu bertema “Cooling Off The Hot Peace Strategic Opportunities and Economic Remedies for a Distressful World”.
Tema itu dipilih karena munculnya persaingan geostrategi, ketidakpercayaan, ketidakstabilan, dan kekacauan dalam urusan dunia saat ini. Maka istilah dari ‘hot peace’ merupakan tantangan paling serius bagi perdamaian dunia.
CIFP menghadirkan sejumlah pakar, pejabat dan mantan pejabat pemerintah, dan tokoh ternama sebagai pembicara di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Dubes Palestina Zuhair Al Shun, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan lainnya.
Dino Patti Djalal selaku Founder FPCI mengatakan hot peace adalah kondisi meluasnya area konflik mulai dari siber, ruang angkasa, teknologi, bisnis, dan berbagai bidang lainnya.
“Hot peace yaitu suatu kondisi yang sekarang kita alami di mana tidak ada Perang Dingin tapi juga tidak ada perdamaian yang murni. Dunia masih penuh gejolak, rivalitas, ketegangan, dan konflik,” ujar Dino.
Ia melanjutkan, hot peace membawa dampak negatif karena menimbulkan ongkos ekonomi. Akibat perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, misalnya, menelan biaya US$455 miliar.
Konsekuensi lain yang ditimbulkan adalah meningkatnya perang proxy dan konflik, retaknya regionalisme, intervensi politik, dan timbulnya rivalitas baru.
Dino menekankan siapapun, termasuk Indonesia, harus mendorong kompetisi positif namun bukan rivalitas strategis. Indonesia bisa memangun hubungan lebih dekat dengan kekuatan manapun namun tetap mempertahankan keseimbangan.
“Dalam merespons hot peace ini ASEAN tidak sekadar menekankan sentralitas namun bisa lebih fleksibel, bisa aktif di banyak bidang,” kata Dino.
Sedangkan Menlu Retno menilai forum seperti CIFP sangat penting dalam mendapatkan masukan bagi formulasi politik luar negeri Indonesia.
Menlu juga menjelaskan perkembangan politik luar negeri Indonesia di hadapan ribuan peserta konferensi. (Hym/X-11)
