Prioritas 4+1 untuk Politik Luar Negeri RI

MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi memaparkan prioritas politik luar negeri (Indonesia) selama 2019-2024. Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Rapat Kabinet Paripurna pertama, ia menyebut prioritas politik luar negeri Indonesia selama lima tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1.

“Maka prioritas polugri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan politik luar negeri lima tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian,” terang Retno saat media briefing di Gedung Pancasila, Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Prioritas pertama ialah pe­nguatan diplomasi ekonomi. Langkah pertama yang akan dilakukan ialah kapitalisasi penguatan pasar domestik. Kedua, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar nontradisional.

Langkah ketiga, penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Langkah keempat, promosi terpadu perdagangan dan investasi, serta mendo­rong outbound investment ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional. Langkah kelima, menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia. “Langkah keenam, mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan SDM Indonesia,” papar Retno.

Diplomasi perlindungan akan menjadi prioritas kedua selama lima tahun ke depan. Ada tiga langkah strategis untuk mengimplementasikan diplomasi perlindungan, yakni meningkatkan integrasi data sehingga terciptanya one single data WNI di luar negeri.

Langkah kedua, perbaikan tata kelola menuju migrasi aman, reguler, dan teratur yang dilakukkan secara paralel di tingkat domestik hingga internasional. Terakhir, penguatan upaya pencegahan, di antaranya melalui penguatan edukasi publik. Adapun prioritas ketiga, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Adapun Prioritas keempat ialah meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Sementara itu, prioritas tambahan dalam prioritas 4+1 ialah memperkuat infrastruktur dan mesin diplomasi Indonesia. Kemenlu akan mendidik dan menelurkan para diplomat andal dan berkualitas.

“Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital,” ungkapnya. (Uca/I-1)