Pemerintah AS Jatuhkan Sanksi Keras pada Turki

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada Turki atas operasi militernya di Suriah. Sanksi tersebut ditujukan kepada para pejabat dan institusi Turki.

Trump pada Senin (14/10) waktu setempat mengesahkan sanksi terhadap para pejabat Turki, berhenti bernegosiasi dengan Turki mengenai kesepakatan perdagangan US$100 miliar, dan meningkatkan tarif baja negara itu menjadi 50% atas operasi militer Ankara di timur laut Suriah.

Menurut Departemen Keuangan AS, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu, dan Menteri Energi Fatih Donmez ditempatkan dalam daftar hitam sanksi departemen, membekukan aset mereka di Amerika Serikat dan melarang transaksi terkait dengan mereka.

"Saya sepenuhnya siap untuk menghancurkan ekonomi Turki dengan cepat jika para pemimpin Turki terus menempuh jalan berbahaya dan destruktif ini," kata Trump dalam sebuah pernyataan yang dirilisnya di Twitter.

"Serangan militer Turki membahayakan warga sipil dan mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan itu," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan operasi musim semi perdamaian di Suriah bertujuan untuk membersihkan wilayah perbatasan dari kelompok teror Kurdi di daerah perbatasan dan menciptakan zona aman tempat jutaan pengungsi Suriah dapat dimukimkan.

Dalam sebuah artikel yang ditulisnya untuk The Wall Street Journal, Erdogan mengatakan tidak ada negara yang merasakan penderitaan lebih parah akibat krisis kemanusiaan yang terjadi daripada Turki, sejak perang saudara Suriah dimulai pada 2011.

"Pada titik tertentu, Turki mencapai batasnya," ujarnya, seraya menambahkan dunia mengabaikan peringatan berulang kali Turki tentang ketidakmampuannya untuk mengatasi masalah merawat lebih dari 3,6 juta pengungsi Suriah tanpa dukungan internasional.

AS kutuk eksekusi

Pemerintah AS juga terkejut mendapat laporan para milisi pro-Turki di Suriah telah mengeksekusi mati warga sipil, termasuk seorang politikus perempuan Kurdi. AS berencana akan meninjau lebih jauh terkait laporan tersebut.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi mengatakan setidaknya sembilan warga sipil telah dieksekusi dalam invasi Turki yang dilancarkan terhadap bekas sekutu AS tersebut sejak Rabu (9/10).

Di antara mereka yang dieksekusi ialah Hevrin Khalaf, pemimpin politik Kurdi yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Future Syria. Berdasarkan laporan ia ditarik keluarkan dari mobilnya sebelum dibunuh pemberontak Suriah yang mendukung Turki.

"Kami mendapat laporan-laporan ini sangatlah mencemaskan, yang mencerminkan destabilisasi Suriah timur laut secara keseluruhan sejak dimulainya permusuhan," ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

"Kami mengutuk sedalam-dalamnya setiap perlakuan buruk dan eksekusi terhadap warga sipil atau tahanan di luar hukum, dan sedang meninjau lebih jauh terkait keadaan ini," tukas pejabat Deplu AS tersebut dengan meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan ia mendapati sebuah video mengerikan menampilkan pembunuhan Hevrin Khalaf.

Namun jika hal tersebut benar, sambung Esper, pembunuhan warga sipil tersebut akan menjadi kejahatan perang. (AlJazeera/AFP/Anadolu/Uca/I-1)