Carrie Lam Berjanji Ambil Langkah Hukum Tegas

SEHARI setelah Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan untuk mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang telah memicu protes selama berbulan-bulan di Hong Kong. Ia berjanji untuk mengambil langkah hukum tegas untuk menghentikan protes yang berujung pada kekerasan tersebut.

"Untuk keluar dari kebuntuan, hal terpenting saat ini ialah menghentikan kekerasan dan menegakkan hukum yang tegas. Jika masih terus ada kekerasan yang terjadi setiap hari, itu akan memengaruhi operasional kota dan kehidupan sehari-hari masyarakat," tegas Lam saat konferensi pers, Kamis (5/9).

Pada kesempatan itu, Lam mengatakan keputusannya mencabut RUU Ekstradisi yang ditangguhkan ialah untuk zhibao zhiluan, suatu frasa yang kerap digunakan oleh pejabat Tiongkok daratan ketika mengutuk protes di Hong Kong, yang berarti menghentikan kekerasan dan kekacauan.

Hanya beberapa jam setelah penarikan RUU Ekstradisi, Rabu (4/9) lalu, barisan demonstran meneriakkan slogan-slogan dan membuat barikade darurat di luar kantor polisi Distrik Mong Kong guna menuntut Lam memenuhi semua tuntutan politik mereka. Sekelompok pelajar kelas menengah juga membuat formasi berantai di luar gedung sekolah sebagai bentuk protes atas kebrutalan polisi.

Bagi para demonstran, penarikan RUU ekstradisi terlambat dan tuntutan lain yang dibuat selama protes harus ditangani.

"Kebrutalan polisi yang meningkat pada minggu-minggu sebelumnya telah meninggalkan bekas luka yang tidak dapat diubah kepada seluruh masyarakat Hong Kong. Karena itu, pada saat ini, ketika Carrie Lam mengumumkan penarikan (RUU Ekstradisi), orang tidak akan percaya itu ialah langkah tulus," ujar kicauan aktivis Hong Kong, Joshua Wong, di Twitter.

Menolak mundur

Lam juga menolak untuk mundur dari kursi pimpinan eksekutif Hong Kong. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu Hong Kong dalam menghentikan kekerasan dan kekacauan atau 'zhibao zhiluan', serta memulihkan Hong Kong pada kondisi normal kembali.

Namun, Lam enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait apakah pemerintah akan mengeluarkan undang-undang darurat apabila protes tidak juga berhenti. Setelah pengumuman Lam menarik RUU Ekstradisi, seorang politikus pro-Beijing menyarankan, jika protes terus berlanjut, pihak berwenang perlu menjalankan peraturan menyangkut Regulasi Darurat, yang memungkinkan pemerintah mengambil tindakan keras, termasuk penyensoran dan pembatasan publikasi dan komunikasi untuk mengakhiri kerusuhan.

Selain pencabutan resmi RUU Ekstradisi, tuntutan utama lainnya dari para pemrotes ialah membentuk komisi penyelidikan guna menginvestigasi tindakan polisi dalam menangani protes, memberikan amnesti kepada protestan yang telah ditangkap, dan berhenti mengategorikan protes sebagai kerusuhan, serta memulai kembali proses reformasi politik kota yang mandek. (TheGuardian/I-1)